Bupati Bombana Usulkan Tambahan Kapal Feri dan Pengembangan Pelabuhan

RRI.CO.ID, Bombana - Pemerintah Kabupaten Bombana terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur transportasi guna meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui audiensi yang dipimpin langsung Bupati Bombana, Burhanuddin, bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Senin 8 Juni 2026.

Dalam pertemuan itu, Bupati Bombana didampingi Sekretaris Daerah Bombana Syahrun, Plt Kepala Dinas Perhubungan Bombana Asdar Darwis, serta anggota DPRD Bombana Nasaruddin, dan Yudi Utama Arsyad.

Rombongan diterima Direktur Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, Muhammad Anto Julianto, bersama jajaran pejabat dan staf Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Audiensi membahas sejumlah kebutuhan strategis masyarakat Bombana, khususnya peningkatan konektivitas transportasi dan percepatan pembangunan infrastruktur yang mampu menunjang aktivitas ekonomi daerah.

Salah satu usulan utama yang disampaikan Bupati Bombana adalah penambahan armada kapal feri pada lintasan Kasipute–Kabaena. Saat ini, rute penyeberangan tersebut hanya dilayani satu kapal feri, padahal sebelumnya terdapat dua kapal yang beroperasi.

Menurut Bupati Bombana, berkurangnya armada feri berdampak pada mobilitas masyarakat dan distribusi barang yang menjadi penopang utama perekonomian wilayah kepulauan.

Selain penambahan armada feri, Bupati Bombana juga menyerahkan proposal pengembangan dan peningkatan infrastruktur kepelabuhanan di daerahnya. Pengembangan fasilitas pelabuhan dinilai penting untuk memperlancar arus logistik, meningkatkan konektivitas wilayah, serta membuka peluang investasi.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga meminta dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat konektivitas transportasi menuju Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya.

"Konektivitas yang baik akan membuka akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan berbagai pelayanan publik lainnya sehingga masyarakat di wilayah kepulauan dapat merasakan manfaat pembangunan secara langsung," ujar Burhanuddin.

Menanggapi usulan tersebut, Direktur Kepelabuhanan, Muhammad Anto Julianto menjelaskan, pembentukan Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III di Bombana belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat karena harus mengikuti ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Meski demikian, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan melakukan peninjauan kembali terhadap wilayah kerja dan cakupan pelayanan kepelabuhanan yang saat ini melayani Kabupaten Bombana.

Pihaknya juga akan mengkaji urgensi pembentukan UPP Kelas III sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di masa mendatang.

Terkait kebutuhan penambahan layanan feri, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyatakan siap memfasilitasi komunikasi dengan penyedia layanan penyeberangan guna mencari solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, usulan pengembangan pelabuhan feri dan peningkatan fasilitas kepelabuhanan mendapat respons positif. Pemerintah Kabupaten Bombana diminta menyiapkan dokumen perencanaan sebagai dasar proses pengembangan fasilitas pelabuhan ke depan.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga akan mengkaji lebih lanjut usulan peningkatan konektivitas antara wilayah daratan dan Kepulauan Masaloka Raya untuk menentukan bentuk dukungan yang paling tepat.

Audiensi tersebut menghasilkan respons positif dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang pada prinsipnya mendukung pengembangan infrastruktur kepelabuhanan dan peningkatan konektivitas transportasi di Kabupaten Bombana.

Menindaklanjuti hasil pertemuan, Bupati Bombana menegaskan komitmennya untuk segera melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan agar usulan strategis tersebut dapat diproses oleh pemerintah pusat.

"Kami berkomitmen untuk segera menindaklanjuti seluruh arahan dan melengkapi dokumen yang diperlukan sehingga berbagai program yang menjadi kebutuhan masyarakat Bombana dapat diproses dan direalisasikan secepat mungkin," tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Bombana optimistis sinergi dengan Kementerian Perhubungan akan memperkuat pembangunan sektor transportasi, meningkatkan aksesibilitas wilayah daratan dan kepulauan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat Bombana.