RRI.CO.ID, Buton - Pemerintah Kabupaten Buton kembali mengamankan dukungan program bedah rumah melalui skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk meningkatkan kualitas hunian warga. Sebanyak 38 unit rumah di Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, ditetapkan sebagai sasaran bantuan tahun 2026.

Program ini menjadi bagian dari upaya percepatan penanganan rumah tidak layak huni di tengah keterbatasan fiskal daerah. Bantuan berasal dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI bersama Satker Sultra dan dukungan TJSL PT Sarana Multi Griya Finance (SMF), BUMN di bawah Kementerian Keuangan.

Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, menyampaikan apresiasi atas respons pemerintah pusat dan mitra BUMN yang kembali memberikan kuota bantuan bagi daerahnya. Ia menegaskan masih banyak rumah warga yang membutuhkan intervensi serupa.

“Pertama-tama kita berterima kasih sekali atas dukungan ini. Kondisi rumah warga seperti yang kita lihat masih bisa dihuni, tetapi belum layak. Dan masih banyak lagi yang membutuhkan perhatian di wilayah lain di Buton,” ujar Bupati saat mendampingi survei lapangan, Rabu, 8 April 2026.

Kunjungan tersebut melibatkan tim Kementerian, PT SMF, serta Satker Sultra, didampingi unsur DPRD dan pemerintah kelurahan untuk memastikan kelayakan penerima bantuan melalui verifikasi langsung di lapangan.

Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Buton, La Joni, menjelaskan dari total 38 unit bantuan, sebanyak 17 rumah akan dibangun baru, sementara 21 unit lainnya akan direhabilitasi atau ditingkatkan kualitasnya.

Sementara itu, Kasubdit Perencanaan Teknis Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Deny Dwi Susanto, menilai program TJSL ini strategis dalam mendukung percepatan penanganan rumah tidak layak huni sekaligus kontribusi terhadap target nasional pembangunan 3 juta rumah.

“Melalui TJSL ini, kita bisa memperbaiki rumah tidak layak huni sekaligus mendukung capaian program nasional,” ujarnya.

Perwakilan PT SMF, Arif Hidayat, menambahkan program TJSL telah berjalan sejak 2018 dan menjangkau puluhan kota di Indonesia. Kabupaten Buton menjadi salah satu lokasi prioritas tahun 2026, setelah sebelumnya dilakukan penataan kawasan pada tahun sebelumnya.

“Program ini sudah berjalan di 37 kota. Untuk Buton, saat ini masih dalam tahap survei dan verifikasi untuk memastikan 38 unit yang diusulkan benar-benar layak menerima bantuan,” jelasnya.

Pemda Buton berharap kolaborasi ini dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak wilayah, sehingga masyarakat dapat memiliki hunian yang sehat dan layak sebagai bagian dari peningkatan kualitas hidup.