RRI.CO.ID, Baubau - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, memimpin pembahasan internal bersama jajaran pegawai di ruang kerjanya, Senin 6 Juli 2026. Pertemuan tersebut membahas langkah strategis untuk menindaklanjuti hasil Koordinasi Nasional Kementerian Hukum agar segera diterapkan di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulawesi Tenggara.

Rapat menjadi forum penyelarasan arah kebijakan sekaligus memastikan seluruh unit kerja memiliki pemahaman yang sama terhadap berbagai program prioritas yang telah ditetapkan di tingkat nasional.

Dalam pembahasan tersebut, setiap bidang diberi kesempatan menyampaikan masukan, mengidentifikasi tantangan pelaksanaan, serta merumuskan strategi yang terukur sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Sejumlah poin penting hasil Koordinasi Nasional dibahas secara menyeluruh. Di antaranya penguatan tata kelola organisasi, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, optimalisasi pelaksanaan program kerja, hingga penguatan sinergi antarbidang untuk mendukung pencapaian target kinerja Kementerian Hukum.

Topan Sopuan menegaskan, hasil Koordinasi Nasional tidak boleh berhenti sebagai bahan diskusi. Menurutnya, seluruh arahan harus diterjemahkan menjadi langkah nyata yang berdampak pada peningkatan kualitas pelaksanaan tugas di daerah.

"Setiap arahan yang telah disampaikan pada Koordinasi Nasional merupakan pedoman yang harus kita tindak lanjuti dengan cepat, tepat, dan penuh tanggung jawab. Saya mengajak seluruh jajaran untuk memperkuat kolaborasi, menjaga komitmen, serta memastikan setiap program dapat diimplementasikan secara optimal sehingga memberikan manfaat nyata bagi organisasi maupun masyarakat," ujar Topan Sopuan.

Topan Sopuan juga mengingatkan seluruh pegawai agar terus membangun budaya kerja yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, berbagai kebijakan strategis Kementerian Hukum dapat diimplementasikan secara konsisten di wilayah Sulawesi Tenggara.

Melalui penyamaan persepsi dan komitmen bersama tersebut, Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan tindak lanjut hasil Koordinasi Nasional. Langkah itu sekaligus diharapkan memperkuat kualitas pelayanan publik, tata kelola organisasi, serta pencapaian target kinerja yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.