RRI.CO.ID, Baubau - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara (Kakanwil Kemenkum Sultra), Topan Sopuan, memimpin diskusi bersama Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Ruslan, beserta jajaran untuk mematangkan persiapan menghadapi Rapat Koordinasi Kementerian Hukum Semester I Tahun 2026. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Kakanwil, Selasa 30 Juni 2026.

Rapat internal tersebut membahas sejumlah aspek strategis yang akan menjadi bahan dalam rapat koordinasi tingkat kementerian. Fokus pembahasan meliputi kesiapan data dukung, penyusunan laporan capaian kinerja semester pertama, hingga penyelarasan isu-isu strategis yang akan dibahas secara nasional.

Topan Sopuan menegaskan, rapat koordinasi menjadi momentum penting untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran selama Semester I Tahun 2026. Selain itu, forum tersebut juga menjadi dasar penyusunan langkah percepatan pencapaian target kinerja pada semester berikutnya.

"Kita harus memastikan seluruh data dan bahan paparan disiapkan secara akurat, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis untuk menunjukkan capaian Kanwil Kemenkum Sulawesi Tenggara sekaligus menyampaikan berbagai tantangan dan langkah penyelesaiannya,"kata Topan.

Kakanwil Kemenkum Sultra juga menginstruksikan seluruh unit kerja agar memperkuat koordinasi internal. Menurutnya, seluruh dokumen pendukung harus diselesaikan tepat waktu dengan kualitas yang optimal.

Selain membahas kesiapan administrasi, diskusi juga menyoroti strategi penyampaian inovasi, capaian program prioritas, serta tindak lanjut atas arahan pimpinan yang telah dilaksanakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara selama Semester I Tahun 2026.

Melalui persiapan yang matang, Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara diharapkan dapat berpartisipasi secara optimal dalam Rapat Koordinasi Kementerian Hukum Semester I Tahun 2026. Hasil rapat tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi, memberikan masukan konstruktif, serta mendukung pencapaian target kinerja Kementerian Hukum secara nasional.