RRI.CO.ID, Batam - Persoalan dugaan pelanggaran finansial yang melibatkan Manchester City memasuki tahap baru. Klub asal Inggris tersebut diperkirakan segera mengajukan banding terhadap keputusan Komisi Independen Liga Premier yang menyatakan mereka melakukan pelanggaran aturan finansial.
Dilansir dari Reuters, pengajuan keberatan itu harus dilakukan sebelum tenggat waktu yang berakhir pada Jumat. Jika resmi diajukan, proses tersebut akan menjadi kelanjutan dari perkara yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dan menjadi salah satu persoalan hukum terbesar yang pernah dihadapi kompetisi sepak bola Inggris.
Manchester City tetap membantah tuduhan yang dialamatkan kepada klub. Dalam putusan sebelumnya, Komisi Independen menemukan adanya penggunaan sejumlah kontrak komersial yang disebut sebagai kontrak "palsu". Skema tersebut dinilai berkaitan dengan upaya menaikkan nilai pendapatan sekaligus mengurangi biaya yang tercatat dengan nilai lebih dari 900 juta poundsterling atau sekitar 1,19 miliar dolar AS selama periode hampir sepuluh tahun.
Klub kemudian menyatakan mempunyai "bukti yang tidak terbantahkan" untuk membantah temuan tersebut. Salah satu poin yang kemungkinan akan dibawa dalam proses banding berkaitan dengan sumber dana sponsorship. Manchester City diperkirakan akan berargumen bahwa sebagian pembayaran tersebut berasal dari pemerintah Abu Dhabi, bukan dari pemilik klub.
Perkembangan kasus ini juga menjadi perhatian Asosiasi Sepak Bola Inggris atau FA. Lembaga tersebut menyatakan masih memantau proses yang berlangsung dan membuka kemungkinan mengambil langkah lebih lanjut.
"Keputusan Komisi Independen memiliki implikasi signifikan terhadap integritas permainan," kata FA dalam pernyataannya.
FA juga menyatakan, "Kami sedang mempertimbangkan keputusan tersebut beserta implikasinya secara saksama dan akan mengambil tindakan jika diperlukan."
Mekanisme Banding
Apabila Manchester City benar-benar mendaftarkan banding, prosesnya akan mengikuti ketentuan jalur cepat yang baru diberlakukan Liga Premier. Berdasarkan aturan tersebut, sidang banding harus dilaksanakan maksimal 12 minggu sejak pengajuan diterima. Setelah persidangan selesai, keputusan wajib diberikan paling lambat dalam 30 hari.
Namun, ketentuan tersebut berpotensi menjadi salah satu materi yang diperdebatkan Manchester City. Klub diperkirakan akan mempertanyakan penggunaan aturan jalur cepat karena regulasi itu belum berlaku ketika tuduhan resmi terhadap mereka disampaikan pada Februari 2023.
Kasus ini juga mulai menimbulkan konsekuensi yang melampaui ranah kompetisi sepak bola. Lembaga pemerintahan Inggris turut mencermati dampak dari temuan Komisi Independen terhadap aspek perpajakan.
Ketua Komite Keuangan Parlemen Inggris, Meg Hillier, telah meminta HM Revenue and Customs atau HMRC menjelaskan tindakan yang akan dilakukan menyusul putusan tersebut. Hillier mengirimkan surat kepada Sekretaris Tetap HMRC, JP Marks, setelah hasil pemeriksaan Komisi Independen dipublikasikan.
Dalam keputusannya, Komisi Independen menyebut Manchester City melakukan lebih dari 100 pelanggaran individual terhadap peraturan Liga Premier yang berlangsung dalam sejumlah musim.
Konsekuensi hukum dari perkara ini pun diperkirakan belum akan berakhir dalam waktu dekat. Sejumlah pengacara yang menangani perkara olahraga menilai proses lanjutan dapat berkembang menjadi sengketa hukum selama bertahun-tahun.
Perkembangan tersebut berpotensi menarik pihak lain, termasuk klub pesaing, pemain, dan agen. Mereka dapat menilai kemungkinan adanya dasar hukum untuk mengajukan klaim kompensasi yang berkaitan dengan pelanggaran yang diputuskan dalam perkara Manchester City.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....