BKKBN Kepri Minta Dukungan Pemprov untuk Pembentukan UPT Kemendukbangga/BKKBN

RRI.CO.ID, Tanjungpinang — Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau, Victor Palimbong, melakukan audiensi dengan Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, SE.,MM di Gedung Daerah, Rabu (9/9). Audiensi tersebut membahas dukungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap pelaksanaan Program Bangga Kencana dan program prioritas Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), serta rencana pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendukbangga/BKKBN di wilayah Kepulauan Riau.

Pembentukan UPT merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang menargetkan penataan kelembagaan Perwakilan BKKBN Provinsi menjadi UPT paling lama dua tahun sejak peraturan tersebut diundangkan. Sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2023, usulan pembentukan UPT harus disertai rekomendasi dari kepala daerah sebagai bagian dari persyaratan administrasi.

Dalam pertemuan tersebut, Victor Palimbong menyampaikan bahwa transformasi kelembagaan ini bertujuan memastikan keberlanjutan pelaksanaan tugas teknis operasional dan teknis penunjang Kemendukbangga/BKKBN di daerah, serta memperkuat koordinasi dan sinergi program dengan pemerintah daerah.

“Kami mengharapkan dukungan Bapak Gubernur agar proses penataan kelembagaan ini dapat berjalan lancar. Dengan adanya UPT, pelayanan di bidang kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana di Kepulauan Riau akan semakin optimal,” ujar Dokter Victor.

Gubernur Ansar Ahmad menyambut baik rencana tersebut dan menyatakan komitmen Pemprov Kepri untuk bersinergi dengan Kemendukbangga/BKKBN. “Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendukung penuh pembentukan UPT BKKBN di Kepri. Kami akan menerbitkan surat rekomendasi sebagai bentuk dukungan terhadap penataan kelembagaan ini, sekaligus memperkuat pelaksanaan program Bangga Kencana dan program prioritas Kemendukbangga/BKKBN di daerah,” kata Ansar Ahmad.

Kedua pihak sepakat untuk terus memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan program kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana, termasuk percepatan penurunan stunting, penguatan ketahanan keluarga, dan peningkatan kualitas layanan di wilayah Kepulauan Riau.