HKTI Kepri Diminta Data 15 Ribu Petani untuk Dukung MBG dan Koperasi Merah Putih

RRI.CO.ID, Batam - Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Kepulauan Riau, Dr. Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si., meminta seluruh DPC HKTI segera merapikan dan mengintegrasikan data petani serta kelompok ternak ke dalam database provinsi.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan program pemerintah di sektor pangan dapat terhubung langsung dengan produksi petani di daerah.

Hal itu disampaikan Nyanyang saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I DPD HKTI Provinsi Kepulauan Riau di Hotel Aston Batam, Senin (31/8/2026).

Nyanyang menargetkan sekitar 13 ribu hingga 15 ribu petani dapat masuk dalam pendataan tersebut. Data yang terintegrasi nantinya diharapkan menjadi basis untuk memetakan produksi sekaligus menghubungkan petani dengan berbagai program pemerintah.

“Data kelompok tani dan kelompok ternak harus segera dirapikan dan dimasukkan ke dalam database provinsi,” ujarnya.

Menurut Nyanyang, database petani akan memudahkan pemerintah dan organisasi dalam menghubungkan hasil produksi dengan kebutuhan program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih dan Sekolah Rakyat.

Selain persoalan data, Nyanyang mendorong penguatan ekonomi petani melalui kerja sama antardaerah dan optimalisasi koperasi. Permasalahan modal, pengadaan bibit hingga pupuk dinilai perlu ditangani melalui kerja sama ekonomi yang lebih kuat.

Karena itu, setiap DPC HKTI kabupaten/kota didorong memiliki unit usaha mandiri.

Salah satu usaha yang diusulkan adalah peternakan ayam dengan kapasitas minimal 1.000 ekor di masing-masing DPC.

Nyanyang menilai unit usaha tersebut dapat menjadi sumber kemandirian organisasi sekaligus menggerakkan perekonomian lokal dan memberikan manfaat langsung kepada anggota.

Ia juga mendorong pengembangan usaha tidak berhenti pada produksi bahan mentah. Petani harus mulai diarahkan masuk ke sektor hilir agar mendapatkan nilai tambah yang lebih besar dari hasil usaha mereka.

Penguatan kelembagaan ekonomi tersebut diharapkan berjalan seiring dengan pendataan petani yang lebih akurat. Dengan basis data yang kuat, program pemberdayaan dan pengembangan usaha dapat disusun lebih tepat sasaran.