RRI.CO.ID, Batam - Badan Pengusahaan (BP) Batam menegaskan upaya Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra membangun komunikasi dengan insan pers bukan untuk membatasi kritik terhadap pemerintah. Sebaliknya, komunikasi terbuka dinilai penting agar kritik media dapat disampaikan berdasarkan data, verifikasi, dan konfirmasi.
Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, mengatakan pemerintah tetap membutuhkan media yang kritis dan independen dalam mengawal pembangunan Batam.
“Ibu Li Claudia ingin membangun komunikasi yang lebih dekat dengan media. Silaturahmi ini bukan untuk membatasi ruang kritik, tetapi justru membuka ruang dialog agar pemerintah dan media bisa saling mendengar dan memahami,” kata Ariastuty.
Menurut Ariastuty, hubungan pemerintah dan media tidak semestinya hanya terbangun ketika muncul persoalan atau ketika pemerintah membutuhkan publikasi. Komunikasi perlu dibangun sejak awal agar media memiliki ruang memperoleh informasi dan pemerintah dapat menjelaskan kebijakan secara lebih utuh.
Ia mengatakan media tetap memiliki fungsi kontrol sosial yang penting dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, BP Batam tidak menginginkan hubungan dengan media diterjemahkan sebagai tuntutan agar pemberitaan selalu positif.
“Kami tidak membutuhkan media yang hanya memuji pemerintah. Kami membutuhkan media yang kritis dan profesional,” ujarnya.
Namun, Ariastuty berharap kritik yang disampaikan kepada publik tetap melalui proses jurnalistik yang kuat, termasuk verifikasi, konfirmasi, penggunaan data dan keberimbangan.
“Kritik itu penting. Tetapi kritik yang kuat justru lahir dari proses jurnalistik yang kuat—ada verifikasi, ada konfirmasi, ada data, dan ada keberimbangan,” katanya.
Menurutnya, kritik berbasis data dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Sebaliknya, pemerintah juga memiliki tanggung jawab memberikan akses informasi dan ruang konfirmasi yang memadai bagi media.
“Kalau ada informasi yang belum lengkap, silakan dikonfirmasi kepada pemerintah. Kalau ada data yang perlu dijelaskan, kami siap memberikan penjelasan. Begitu juga kalau ada kritik dari media, tentu menjadi bahan yang kami dengarkan dan evaluasi,” kata Ariastuty.
Ia menilai pola komunikasi seperti itu diperlukan, terutama ketika informasi mengenai kebijakan dan pembangunan Batam semakin cepat beredar di ruang publik pada era digital.
Melalui komunikasi yang lebih terbuka, kata Ariastuty, media dapat menyampaikan persoalan yang dirasakan masyarakat, sementara pemerintah memiliki kesempatan menjelaskan kebijakan dan data yang menjadi dasar pengambilan keputusan.
“Kita ingin hubungan pemerintah dan media tidak hanya bertemu saat ada persoalan. Mari kita bangun komunikasi sejak awal. Pemerintah bisa menjelaskan kebijakan, media bisa menyampaikan apa yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ariastuty menambahkan, tujuan komunikasi yang dibangun Li Claudia bukan sekadar mempererat hubungan personal antara pemerintah dan media. Lebih jauh, BP Batam ingin mendorong ekosistem informasi publik yang memungkinkan kritik tetap berjalan, pemerintah terbuka terhadap konfirmasi, dan masyarakat memperoleh informasi yang lebih lengkap.
Dengan demikian, komunikasi dengan media, menurut BP Batam, bukan dimaksudkan untuk meredam kritik, melainkan membuka ruang agar kritik dan penjelasan pemerintah dapat bertemu dalam informasi yang terverifikasi dan berimbang.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....