Kapal Pengawas PSDKP 61 Meter Mulai Dibangun di Galangan Batam

RRI.CO.ID, Batam - Komitmen pemerintah dalam memperkuat sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terus diwujudkan melalui pembangunan kapal pengawas PSDKP sepanjang 61 meter. Pembangunan kapal tersebut ditandai dengan pelaksanaan Keel Laying di Galangan PT Bandar Abadi, Tanjung Uncang, Batam, Kamis 27 Agustus 2026.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksdya TNI (Purn.) Dr. Didit Herdiawan Ashaf hadir dalam kegiatan tersebut. Turut hadir Asisten Logistik Komandan Kodaeral IV Kolonel Laut (T) Herry Yunaldi, S.T., M.Tr.Hanla, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya memperkuat kapasitas pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.

Keel Laying merupakan salah satu tahapan penting dalam pembangunan kapal karena menandai dimulainya konstruksi badan kapal. Tahapan ini menjadi tonggak awal sebelum kapal memasuki proses pembangunan lanjutan hingga nantinya siap digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pengawasan di laut.

Kapal pengawas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan PSDKP dalam memantau aktivitas di wilayah perairan Indonesia, khususnya dalam mencegah dan menindak berbagai bentuk pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan. Kehadiran kapal dengan kemampuan operasional yang lebih memadai juga dapat mendukung pengawasan terhadap praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak sesuai ketentuan.

Penguatan armada pengawasan menjadi semakin penting mengingat Indonesia memiliki wilayah laut yang luas serta berada di posisi strategis pada jalur pelayaran internasional. Kondisi tersebut menghadirkan peluang besar bagi sektor kelautan sekaligus membutuhkan sistem pengawasan yang kuat untuk melindungi sumber daya laut dan memastikan aktivitas di perairan berlangsung sesuai aturan.

Kehadiran Kodaeral IV dalam kegiatan tersebut turut menunjukkan pentingnya sinergi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan unsur pertahanan dan keamanan dalam menjaga keamanan serta ketertiban di laut. Kolaborasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam menghadapi beragam tantangan maritim, mulai dari pelanggaran perikanan hingga aktivitas ilegal yang berpotensi merugikan kepentingan nasional.

Pembangunan kapal pengawas PSDKP di Batam sekaligus memperkuat peran industri galangan kapal nasional dalam mendukung kebutuhan sarana dan prasarana maritim. Dengan bertambahnya kapasitas armada pengawasan, pemerintah diharapkan semakin optimal dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan, sekaligus memperkuat keamanan serta kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan.