RRI.CO.ID, Batam - Pemerintah Kota Batam menyatakan pengelolaan barang milik daerah tidak hanya berkaitan dengan pencatatan aset. Kepastian hukum, keamanan dan pemanfaatan aset menjadi bagian yang dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Senin 24 Agustus 2026.
Pandangan umum fraksi DPRD menyoroti sejumlah persoalan pengelolaan aset, termasuk inventarisasi, validitas data, pengamanan dan optimalisasi pemanfaatan. DPRD juga meminta adanya pengawasan serta koordinasi data dengan pihak terkait.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan pemerintah akan memperkuat penertiban dan pemutakhiran data. Data aset akan menggambarkan lokasi, status hukum, pengguna atau pengelola hingga kondisi fisik.
“Data aset harus dapat menggambarkan jenis dan jumlah aset, lokasi, status hukum, pengguna atau pengelola, kondisi fisik serta status pemanfaatannya," ujar Amsakar.
Pemerintah juga menyatakan pengawasan dan pengendalian akan dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan maupun kehilangan aset. Pemanfaatan aset juga akan dievaluasi berdasarkan kondisi dan kebutuhan.
Aset yang belum dimanfaatkan secara optimal akan dipetakan untuk menentukan bentuk pemanfaatan yang sesuai. Pemerintah berharap aset tersebut dapat memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam pengelolaan aset, pemerintah juga menekankan pentingnya koordinasi dengan BP Batam dan pihak terkait sesuai kewenangan masing-masing. Rekonsiliasi data menjadi salah satu langkah yang akan diperkuat.
“Dengan demikian, pengelolaan barang milik daerah tidak hanya diarahkan pada tertib administrasi tetapi juga pada kepastian hukum, keamanan aset, optimalisasi pemanfaatan, serta peningkatan manfaat aset bagi masyarakat.”
Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah selanjutnya akan dibahas oleh pansus DPRD bersama Tim Pemerintah Kota Batam. Pembahasan tersebut akan menjadi ruang untuk menyempurnakan substansi aturan mengenai pengelolaan aset daerah.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....