Samsat Batam Jelaskan Peran Kader Pajak dalam Kerja Sama Pemprov dan Pemko

RRI.CO.ID, Batam - Rencana pelibatan kader pajak di lingkungan masyarakat merupakan bagian dari kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kota Batam. Hal tersebut disampaikan Kepala UPTD PPD Samsat Batam Center, Patrick Nababan, dalam diskusi publik yang diselenggarakan GMKI Batam, Selasa, 11 Agustus 2026.

Diskusi yang diselenggarakan GMKI Batam itu mengangkat tema Pelibatan RT/RW dalam Pendataan PKB: Perspektif Hukum dan Kepentingan Publik. Pembahasan turut menyoroti pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota dalam optimalisasi PKB.

Patrick menjelaskan, Samsat merupakan bagian dari mekanisme pelayanan yang melibatkan sejumlah unsur. Pemerintah daerah melalui Bapenda memiliki fungsi dalam pemungutan pajak, sedangkan kepolisian menjalankan fungsi registrasi dan identifikasi kendaraan.

Dalam konteks PKB, pemerintah provinsi memiliki kewenangan pemungutan pajak kendaraan. Sementara itu, Pemko Batam memiliki perangkat lingkungan yang dapat membantu penyampaian informasi kepada masyarakat.

“Pemerintah Provinsi Kepri punya kewenangan memungut pajak kendaraan bermotor. Pemerintah Kota Batam punya kewenangan apa? Mereka punya RT/RW. Nah, itu sama-sama kita gerakkan.”

Patrick menyebut pembagian peran tersebut telah dibicarakan melalui kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Salah satu bagian yang disiapkan dalam kerja sama itu adalah peran kader pajak di lingkungan masyarakat.

Ia menilai kolaborasi diperlukan karena optimalisasi penerimaan PKB tidak hanya menjadi kepentingan satu pemerintah daerah. Penerimaan tersebut juga berkaitan dengan pembiayaan berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Jadi sebenarnya inilah menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemerintah Kota Batam itu berkolaborasi.”

Meski demikian, Patrick menegaskan pembayaran PKB tetap dilakukan melalui mekanisme resmi Samsat. Kader pajak tidak ditempatkan sebagai pihak yang menerima pembayaran dari masyarakat.