RRI.CO.ID, Batam - Indeks inklusi keuangan di Kepulauan Riau mencapai 98,43 persen pada 2026, menempatkan provinsi itu di peringkat ketiga nasional. OJK menilai tingginya akses masyarakat terhadap layanan keuangan harus diikuti kemampuan memahami dan menggunakan produk keuangan secara aman.
Kepala OJK Kepri Sinar Danandjaya mengatakan capaian tersebut menjadi tantangan baru bagi industri jasa keuangan. Masyarakat tidak cukup hanya memiliki akses terhadap layanan keuangan. Mereka juga harus memahami manfaat, risiko, biaya, serta hak dan kewajibannya.
“98,43 persen bukan garis finish. Justru itu adalah garis start. Ketika hampir seluruh masyarakat sudah memiliki akses terhadap layanan keuangan,” kata Sinar dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Batam, Senin, 17 Agustus 2026.
Selain inklusi yang tinggi, indeks literasi keuangan Kepri mencapai 78,29 persen atau peringkat keempat nasional. Angka ini berada di atas rata-rata nasional sebesar 69,57 persen.
Di sisi lain, ekonomi Kepri pada triwulan II 2026 tumbuh 6,99 persen secara tahunan, menjadi yang tertinggi di Sumatera. Sektor jasa keuangan dan asuransi turut tumbuh 6,76 persen.
Hingga Juni 2026, kredit bank umum di Kepri mencapai sekitar Rp118 triliun, tumbuh 38 persen secara tahunan. Sementara kredit BPR dan BPRS mencapai Rp11,1 triliun atau tumbuh 10,74 persen.
Sinar mengatakan pertumbuhan kredit harus memberikan dampak nyata terhadap ekonomi, seperti mendorong investasi, pengembangan UMKM dan penciptaan lapangan kerja.
“Kredit bukan sekadar angka di neraca. Di balik kredit ada investasi, usaha yang berkembang, lapangan kerja, dan kesejahteraan keluarga,” ujarnya.
OJK Kepri mendorong industri jasa keuangan memperkuat pembiayaan produktif sekaligus meningkatkan literasi dan pelindungan konsumen agar pertumbuhan sektor keuangan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....