DPRD Sumatera Utara Pelajari Pengelolaan Retribusi dan PAD Kota Batam

RRI.CO.ID, Batam - DPRD Provinsi Sumatera Utara melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Batam, Senin, 10 Agustus 2026. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya mempelajari pengelolaan retribusi daerah dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rombongan dipimpin Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sumatera Utara, Thomas Dachi. Dalam kunjungan tersebut, rombongan juga didampingi sejumlah unsur perangkat daerah dan mitra kerja dari Provinsi Sumatera Utara.

Thomas menjelaskan, kunjungan dilakukan seiring dengan proses penyusunan dan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah mengenai retribusi daerah di Provinsi Sumatera Utara.

“Tujuan kedatangan kami ke Pemko Pemerintah Kota Batam ini tak lain daripada dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD,” ujar Thomas.

Menurut Thomas, Batam dipilih sebagai salah satu daerah tujuan kunjungan karena dinilai memiliki pengalaman dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah. Rombongan ingin mengetahui sistem dan metode yang diterapkan Pemerintah Kota Batam dalam mengoptimalkan PAD.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kota Batam memaparkan sejumlah inovasi yang telah dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Salah satunya melalui penggunaan teknologi tapping box pada sejumlah usaha hotel dan restoran.

Selain pengawasan transaksi, Bapenda Kota Batam juga menjelaskan kegiatan sosialisasi dan pelayanan langsung kepada masyarakat melalui program di pusat perbelanjaan serta roadshow ke 12 kecamatan.

Pembahasan juga mencakup pemanfaatan aset daerah. Pemerintah Kota Batam menjelaskan mekanisme sewa Barang Milik Daerah (BMD), baik untuk pemanfaatan di bawah satu tahun maupun pemanfaatan dengan jangka waktu lebih panjang.

Kunjungan tersebut menjadi ruang pertukaran informasi antara Pemerintah Kota Batam dan DPRD Provinsi Sumatera Utara, khususnya mengenai kebijakan pendapatan, retribusi, pemanfaatan aset, serta inovasi pelayanan yang berkaitan dengan penerimaan daerah.