Wakil Wali Kota Batam Minta Organisasi Keagamaan Pahami Kondisi Lahan Batam

RRI.CO.ID, Batam - Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, meminta organisasi keagamaan memahami kondisi ketersediaan lahan di Kota Batam. Menurutnya, kebutuhan terhadap lahan terus meningkat sementara ruang yang tersedia memiliki keterbatasan.

Hal tersebut disampaikan Li Claudia saat menghadiri kegiatan Ikatan Pendeta Menetap Batam, Selasa, 4 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, IPMB menyampaikan sejumlah aspirasi kepada pemerintah, termasuk mengenai kebutuhan lahan untuk organisasi.

Li Claudia mengatakan pemerintah tetap memperhatikan aspirasi yang disampaikan organisasi. Namun, pemerintah juga perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara lebih luas karena lahan yang tersedia harus dibagi untuk berbagai kepentingan.

“Lahan itu tidak mungkin beranak, tapi manusia bisa beranak terus, ya kan?” ujar Li Claudia.

Menurutnya, kondisi Batam yang terus berkembang membuat kebutuhan ruang semakin besar. Pertambahan penduduk ikut meningkatkan kebutuhan terhadap tempat tinggal, fasilitas masyarakat, ruang usaha, serta kebutuhan organisasi.

Karena itu, setiap permohonan lahan perlu dilihat secara menyeluruh. Pemerintah tidak dapat hanya mempertimbangkan satu kebutuhan tanpa melihat kebutuhan masyarakat lainnya.

“Dan juga apa yang boleh, apa yang tidak boleh, sehingga masyarakat tidak lagi berasumsi bahwa lahan kosong itu bisa dipakai,” kata Li Claudia.

Ia mengatakan pemerintah sedang membangun Land Management System untuk memberikan informasi yang lebih jelas mengenai lahan. Sistem tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat mengetahui lokasi dan peruntukan lahan.

Menurut Li Claudia, pemahaman mengenai peruntukan lahan akan membantu organisasi ketika menyampaikan kebutuhan kepada pemerintah. Dengan informasi yang lebih jelas, pembahasan mengenai lahan dapat dilakukan berdasarkan kondisi yang sebenarnya.

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi antara pemerintah dengan organisasi keagamaan. Aspirasi dapat disampaikan dan dibahas bersama dengan tetap memperhatikan ketentuan serta kondisi lahan yang tersedia.

Bagi pemerintah, kebutuhan organisasi keagamaan merupakan salah satu bagian dari kebutuhan masyarakat yang perlu diperhatikan. Namun, penyelesaiannya tetap harus dilakukan dengan mempertimbangkan keterbatasan ruang dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Li Claudia berharap komunikasi yang terbangun dengan IPMB dapat terus dilanjutkan. Dengan pemahaman yang sama mengenai kondisi Batam, pemerintah dan organisasi dapat mencari solusi yang memungkinkan terhadap berbagai kebutuhan yang disampaikan.