RRI.CO.ID, Batam - Pemerintah Kota Batam membuka ruang komunikasi dengan organisasi keagamaan untuk membahas berbagai kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, mengatakan komunikasi diperlukan agar aspirasi yang disampaikan dapat dipahami dan dicari jalan keluarnya bersama.
Hal tersebut disampaikan Li Claudia saat menghadiri kegiatan Ikatan Pendeta Menetap Batam (IPMB), Selasa, 4 Agustus 2026. Dalam kegiatan tersebut, sejumlah kebutuhan organisasi disampaikan kepada pemerintah, termasuk persoalan yang berkaitan dengan lahan.
Li Claudia mengatakan pemerintah perlu mendengar berbagai aspirasi yang datang dari masyarakat maupun organisasi. Namun, setiap kebutuhan juga harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan yang dimiliki pemerintah.
Menurutnya, komunikasi menjadi penting agar persoalan yang dihadapi organisasi tidak berhenti sebagai usulan, tetapi dapat dibicarakan berdasarkan kondisi yang sebenarnya.
“Jadi kita sekarang sedang membangun namanya Land Management System, itu kita harapkan nanti masyarakat bisa melihat lahannya ada di mana, kemudian peruntukannya apa,” kata Li Claudia.
Ia menjelaskan sistem tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membuat pengelolaan lahan lebih transparan. Masyarakat nantinya dapat mengetahui informasi mengenai lahan sebelum mengajukan kebutuhan pemanfaatan.
Menurut Li Claudia, keterbukaan informasi juga dapat membantu masyarakat memahami bahwa tidak semua lahan yang terlihat kosong dapat langsung digunakan. Terdapat peruntukan dan ketentuan yang harus diperhatikan dalam pemanfaatannya.
“Dan juga apa yang boleh, apa yang tidak boleh, sehingga masyarakat tidak lagi berasumsi bahwa lahan kosong itu bisa dipakai,” ujarnya.
Ia mengatakan pendekatan tersebut juga berlaku bagi organisasi yang membutuhkan lahan. Pemerintah perlu melihat pengajuan berdasarkan kondisi lahan dan aturan yang berlaku sehingga keputusan yang diambil tidak menimbulkan persoalan baru.
Li Claudia berharap komunikasi antara Pemko Batam dengan IPMB dan organisasi keagamaan lainnya dapat terus berlangsung. Menurutnya, pemerintah dan organisasi memiliki kepentingan yang sama untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis.
Dengan komunikasi yang berjalan, berbagai persoalan diharapkan dapat dibahas secara terbuka. Pemerintah pun dapat menjelaskan keterbatasan yang ada sekaligus melihat kemungkinan solusi terhadap kebutuhan organisasi.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....