IPMB Periode 2026-2030 Siapkan Penguatan Peran Pendeta ditengah Masyarakat Batam

RRI.CO.ID, Batam - Ikatan Pendeta Menetap Batam (IPMB) memasuki periode kepengurusan 2026-2030 dengan membawa sejumlah perhatian terkait peran pendeta dan organisasi keagamaan dalam kehidupan masyarakat Kota Batam. Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan IPMB yang berlangsung di Batam, Selasa. 4 Agustus 2026.

Ketua IPMB periode 2026-2030, Pendeta Apul Simanjuntak, mengatakan organisasi tidak hanya berfokus pada kegiatan internal, tetapi juga ingin mendorong keberadaan pendeta agar dapat berkontribusi lebih luas dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Apul, masih terdapat sejumlah pendeta yang telah lama melayani di Batam namun belum memperoleh insentif. Persoalan tersebut menjadi salah satu hal yang ingin diperjuangkan dalam kepengurusan baru karena berkaitan dengan keberlangsungan pelayanan para pendeta.

“Memang ini visi misi saya, pendeta kami banyak itu masih banyak belum dapat insentif. Itu perjuangan saya, ada yang pelayanannya kecil, sudah lama di Batam,” kata Apul.

Selain persoalan insentif, IPMB juga melihat pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan keterampilan. Apul menyampaikan gagasan agar anggota jemaat dapat memperoleh pelatihan keterampilan yang bisa mendukung mereka untuk bekerja maupun mengembangkan kemampuan ekonomi.

Ia mencontohkan pelatihan menjahit dan mengelas sebagai keterampilan yang dapat diberikan kepada masyarakat. Menurutnya, program seperti itu dapat menjadi bentuk kontribusi organisasi dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia di Batam.

Pembahasan lainnya berkaitan dengan hubungan antara organisasi keagamaan dan pemerintah. Ketua BKAG Kota Batam, Pendeta B. Fresly Sihombing, menyampaikan bahwa pendeta memiliki peran di tengah masyarakat, termasuk dalam menjaga kebersamaan dan mendukung kondisi sosial yang kondusif.

Fresly juga menyebut adanya komunikasi antara pendeta di sejumlah kecamatan dengan kepolisian melalui jaringan komunikasi di tingkat polsek. Menurutnya, keberadaan pendeta di berbagai wilayah dapat dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi apabila terdapat persoalan yang membutuhkan perhatian bersama.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra menekankan pentingnya komunikasi dalam menyelesaikan berbagai kebutuhan yang disampaikan organisasi keagamaan. Ia mengatakan pemerintah perlu melihat persoalan secara menyeluruh, termasuk ketika menyangkut kebutuhan lahan untuk organisasi.

Menurut Li Claudia, keterbatasan lahan menjadi salah satu persoalan yang harus dihadapi Batam karena jumlah penduduk dan kebutuhan ruang terus bertambah. Pemerintah, kata dia, perlu memastikan pemanfaatan lahan dilakukan secara tertata dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

“Lahan itu tidak mungkin beranak, tapi manusia bisa beranak terus, ya kan? Jadi kebutuhan lahan pasti lebih banyak daripada ketersediaan lahan,” ujar Li Claudia.

Ia mengatakan pemerintah saat ini juga berupaya menata persoalan lahan melalui sistem yang lebih transparan. Salah satunya dengan Land Management System yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi mengenai lahan dan ketentuan yang berkaitan dengan pemanfaatannya.

Li Claudia mengajak IPMB untuk terus membangun komunikasi dengan pemerintah dalam membahas persoalan yang dihadapi para pendeta maupun masyarakat. Menurutnya, kebutuhan organisasi dapat dibicarakan bersama dengan memperhatikan kondisi dan aturan yang berlaku.

Kepengurusan IPMB periode 2026-2030 diharapkan dapat menjalankan peran tersebut selama masa baktinya, termasuk memperkuat kebersamaan antarpendeta, membangun komunikasi dengan pemerintah, serta ikut mengambil bagian dalam persoalan sosial yang berkembang di masyarakat Batam.