RRI.CO.ID, Batam - Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026 tidak hanya diarahkan untuk menyesuaikan kondisi fiskal daerah, tetapi juga menjadi instrumen dalam memperkuat iklim investasi. Pemerintah Kota Batam menilai investasi tetap menjadi penggerak utama yang akan menentukan daya saing ekonomi daerah di tengah persaingan antarwilayah.

Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan perubahan APBD disusun berdasarkan perkembangan kondisi ekonomi daerah yang membutuhkan penyesuaian terhadap kebijakan pendapatan, belanja, maupun pembiayaan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Senin, 3 Agustus 2026. Penyesuaian tersebut diharapkan mampu mendukung agenda pembangunan yang telah ditetapkan dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Dalam rancangan perubahan APBD, pemerintah tetap mempertahankan fokus pembangunan pada penguatan sektor-sektor produktif yang mampu menarik investasi baru. Menurut Amsakar, keberlanjutan investasi menjadi faktor penting untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi, sekaligus memperkuat penerimaan daerah.

"Pengembangan kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Batam serta keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa Digital Park dan Batam Aero Technic menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi Kota Batam."

Keberadaan kawasan strategis tersebut dinilai menjadi modal bagi Batam untuk mempertahankan posisinya sebagai salah satu daerah tujuan investasi di Indonesia. Selain didukung kawasan industri yang berkembang, Batam juga memiliki keunggulan geografis yang mendorong tumbuhnya sektor logistik, perdagangan, dan industri berbasis ekspor.

Amsakar menjelaskan bahwa upaya memperkuat investasi tidak hanya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga dengan memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada investor. Pemerintah berupaya menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif melalui penyederhanaan prosedur serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Meningkatkan mutu pelayanan publik melalui simplifikasi prosedur perizinan, jaminan kepastian hukum serta perlindungan investasi demi menciptakan pelayanan yang prima."

Selain penyederhanaan perizinan, pemerintah juga mendorong penguatan koordinasi antarperangkat daerah agar pelayanan kepada dunia usaha berjalan lebih efektif. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat realisasi investasi sekaligus meningkatkan kepercayaan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya di Batam.

Pemerintah meyakini bahwa investasi yang terus tumbuh akan memberikan dampak berantai terhadap berbagai sektor ekonomi. Aktivitas industri yang meningkat akan mendorong pertumbuhan perdagangan, jasa, transportasi, hingga menciptakan peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat Batam.

Melalui perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kota Batam berharap kebijakan fiskal yang disusun mampu memperkuat fondasi investasi daerah. Dengan dukungan pelayanan yang semakin baik dan infrastruktur yang terus berkembang, Batam diharapkan tetap menjadi kawasan yang kompetitif dalam menarik investasi baru sekaligus menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah.