RRI.CO.ID, Batam - Menjaga stabilitas harga menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota Batam dalam perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga berupaya memastikan inflasi tetap terkendali agar daya beli masyarakat tidak tergerus di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi.

Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan pengendalian inflasi menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan pembangunan daerah dalam Rapar Paripurna DPRD Kota Batam, Senin, 3 Agustus 2026. Menurutnya, stabilitas harga akan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun dunia usaha, sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Dalam perubahan APBD 2026, Pemerintah Kota Batam memproyeksikan tingkat inflasi berada pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen. Target tersebut sejalan dengan sasaran inflasi nasional sehingga diharapkan mampu menjaga kondisi ekonomi daerah tetap kondusif di tengah dinamika perekonomian global maupun nasional.

"Inflasi Kota Batam diperkirakan pada kisaran 1,5 sampai dengan 3,5 persen sama dengan target inflasi nasional yang disepakati pemerintah."

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah tidak hanya mengandalkan kebijakan fiskal, tetapi juga memperkuat koordinasi lintas sektor melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Berbagai langkah disiapkan, mulai dari menjaga ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok hingga memastikan distribusi berjalan lancar agar tidak memicu kenaikan harga di pasaran.

Amsakar menjelaskan pengendalian inflasi juga ditempuh melalui pelaksanaan operasi pasar ketika diperlukan, memperluas kerja sama antar daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan, serta membangun komunikasi yang efektif dengan seluruh pemangku kepentingan. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara permintaan dan pasokan barang kebutuhan masyarakat.

"Estimasi tersebut dapat dicapai melalui program yang dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah, di antaranya menjaga kelancaran pasokan, melakukan operasi pasar, menjaga kelancaran distribusi, melakukan kerja sama antar daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan, dan menjaga komunikasi yang efektif dengan stakeholder terkait."

Selain pengendalian inflasi, pemerintah juga memproyeksikan adanya peningkatan konsumsi riil per kapita masyarakat pada tahun 2026. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan terjaganya daya beli masyarakat yang didukung oleh stabilitas harga serta membaiknya aktivitas ekonomi daerah.

Menurut Amsakar, kemampuan menjaga inflasi tetap terkendali menjadi salah satu faktor penting dalam mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi Batam. Stabilitas harga akan memberikan ruang bagi dunia usaha untuk berkembang sekaligus menjaga kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah meningkatnya aktivitas investasi dan pembangunan.

Melalui perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kota Batam berharap kebijakan pengendalian inflasi dapat berjalan beriringan dengan program pembangunan lainnya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan tidak hanya tercermin pada peningkatan investasi, tetapi juga dirasakan masyarakat melalui stabilnya harga kebutuhan pokok dan terjaganya daya beli.