RRI.CO.ID, Batam - Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026 tidak hanya difokuskan pada penyesuaian pendapatan daerah, tetapi juga mengarahkan belanja pemerintah pada program-program yang berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat. Pemerintah Kota Batam menempatkan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, hingga penanganan banjir sebagai prioritas dalam perubahan anggaran tahun berjalan.

Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan perubahan belanja daerah disusun mengikuti perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Senin, 3 Agutsus 2026. Penyesuaian tersebut dilakukan agar program pembangunan tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menjawab tantangan pertumbuhan Kota Batam yang terus berkembang.

Menurut Amsakar, arah pembangunan Batam dalam perubahan RKPD tetap mengusung transformasi ekonomi berbasis inovasi dan investasi. Namun, upaya tersebut harus didukung oleh tersedianya infrastruktur dan pelayanan publik yang memadai sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.

"Pemerintah Kota Batam telah menetapkan tema pembangunan dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam tahun 2026 adalah transformasi ekonomi berbasis inovasi dan investasi."

Tema pembangunan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam lima prioritas utama, yakni penguatan sektor unggulan berbasis investasi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan, reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik, serta penguatan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana. Kelima prioritas tersebut menjadi dasar dalam menentukan arah belanja pemerintah pada perubahan APBD 2026.

Dalam rancangan perubahan APBD, total belanja daerah meningkat menjadi sekitar Rp4,5 triliun atau naik 4,84 persen dibandingkan anggaran sebelumnya. Penambahan tersebut dialokasikan untuk mendukung berbagai kebutuhan strategis yang dinilai bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Amsakar menjelaskan kenaikan belanja modal akan dimanfaatkan untuk memperkuat fasilitas pelayanan publik melalui pembangunan maupun penyediaan berbagai sarana pendukung.

"Kenaikan ini terjadi antara lain untuk sarana pendidikan, bus sekolah, sarana kesehatan, penanganan banjir, penerangan jalan umum, penanganan sampah, utilitas perumahan, dan pembangunan marka jalan."

Selain meningkatkan belanja modal, pemerintah juga melakukan penyesuaian terhadap belanja operasi guna memenuhi kebutuhan operasional perangkat daerah serta pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja kelas tiga. Di sisi lain, belanja tidak terduga mengalami penurunan karena sebagian anggaran dialihkan untuk mendukung program-program prioritas yang dinilai lebih mendesak.

Melalui perubahan struktur belanja tersebut, Pemerintah Kota Batam berharap pembangunan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat. Rancangan perubahan KUA dan PPAS APBD 2026 selanjutnya akan dibahas bersama DPRD sebelum ditetapkan menjadi dasar penyusunan Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026.