RRI.CO.ID, Batam - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pembangunan kawasan transmigrasi rentan terhadap praktik korupsi jika tidak disertai tata kelola yang baik. Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan pencegahan korupsi harus dimulai sejak tahap perencanaan agar kawasan transmigrasi benar-benar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pesan itu disampaikan Setyo saat memberikan pembekalan kepada 1.476 peserta Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026 di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (29/7). Para Patriot Muda akan diterjunkan ke 53 kawasan transmigrasi di berbagai daerah untuk memetakan potensi wilayah sekaligus menyusun rekomendasi pembangunan.

Menurut Setyo, setiap kawasan transmigrasi memiliki karakteristik dan persoalan yang berbeda sehingga memerlukan pendekatan berbasis data dan kebutuhan masyarakat.

"Risiko korupsi perlu dikenali dan dimitigasi sejak tahap perencanaan, sehingga pembangunan tidak hanya tepat sasaran, tapi transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Setyo.

Ia menjelaskan, potensi penyimpangan dapat muncul dalam berbagai tahapan pembangunan, mulai dari penyusunan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pembangunan infrastruktur, pengelolaan aset, hingga pelayanan publik.

Karena itu, KPK mendorong 246 tim multidisiplin yang diterjunkan dalam program tersebut tidak hanya memetakan potensi ekonomi kawasan, tetapi juga mengidentifikasi risiko tata kelola agar rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi dasar kebijakan pembangunan yang lebih efektif.

Setyo juga menyinggung kondisi integritas sektor publik di Indonesia. Berdasarkan data Transparency International Indonesia, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2025 berada di angka 34 dari 100 dan menempatkan Indonesia di peringkat 109 dari 180 negara.

"KPK memandang kolaborasi melalui TEP 2026 sebagai momentum strategis untuk memperkuat pembangunan kawasan transmigrasi yang berbasis pengetahuan sekaligus menjunjung tinggi integritas," ujarnya, Rabu lalu.

Sementara itu, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan pembangunan kawasan transmigrasi tidak hanya ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

"Patriot Muda diharapkan berperan membangun ekosistem transmigrasi inovatif, inklusif, dan berintegritas. Kawasan transmigrasi perlu dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan nilai tambah sekaligus memperkuat kemajuan daerah," kata Iftitah.

Ia menambahkan, pemerintah menargetkan kawasan transmigrasi ikut menopang pertumbuhan ekonomi nasional pada 2027, dengan syarat pembangunan dijalankan melalui tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.