RRI.CO.ID, Batam - Kerja sama antara Indonesia dan Malaysia dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan perlindungan pelaut Indonesia sekaligus mencegah permasalahan kapal berbendera Indonesia yang beroperasi di perairan Malaysia.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan Samsuddin mengatakan tingginya mobilitas pelaut Indonesia di Malaysia menuntut adanya koordinasi yang semakin erat antara kedua negara, baik dalam pelayanan administrasi maupun penyelesaian persoalan yang dihadapi awak kapal.

Menurutnya, keberadaan layanan kepelautan dan perkapalan yang diselenggarakan Atase Perhubungan KBRI Kuala Lumpur menjadi salah satu bentuk penguatan perlindungan bagi pelaut Indonesia yang bekerja atau singgah di Malaysia.

Samsuddin menjelaskan sejak Mei 2026 Atase Perhubungan Kuala Lumpur telah memberikan berbagai layanan administrasi bagi kapal berbendera Indonesia yang berada di Malaysia. Kehadiran layanan tersebut mempercepat proses administrasi sekaligus mempermudah pelaut memperoleh pelayanan tanpa harus kembali ke Indonesia.

"Sejak Mei 2026 Atase Perhubungan KBRI Kuala Lumpur telah dapat memberikan pelayanan perkapalan bagi kapal-kapal berbendera Indonesia yang berada di Malaysia yang memerlukan tindakan administratif."

Ia menambahkan layanan tersebut juga berfungsi sebagai saluran pengaduan bagi pelaut yang menghadapi persoalan berkaitan dengan hak-hak mereka maupun kondisi kapal. Dengan mekanisme tersebut, penyelesaian masalah dapat dilakukan secara lebih cepat melalui koordinasi antara otoritas Indonesia dan Malaysia.

Selain memperkuat pelayanan, Samsuddin berharap workshop tersebut mampu membangun kesamaan pemahaman mengenai pentingnya penempatan pelaut secara prosedural, pemenuhan hak dan kewajiban awak kapal, serta kepatuhan terhadap ketentuan keselamatan dan administrasi pelayaran.

"Saya juga berharap bahwa pada workshop ini bisa mengambil langkah-langkah konkret dan tindak lanjut yang dapat memperkuat sinergi pemangku kepentingan baik di Indonesia maupun di Malaysia."

Ia menilai kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah, otoritas maritim, perusahaan pelayaran, dan perwakilan Indonesia di luar negeri akan menjadi modal penting dalam meningkatkan perlindungan pelaut Indonesia sekaligus mencegah berbagai persoalan kapal sebelum berkembang menjadi sengketa hukum di negara tujuan.