OJK Akan Awasi Bursa Berjangka Mulai 2027, Bidik Penguatan Komoditas Daerah
- 29 Jul 2026 21:23 WIB
- Batam
RRI.CO.ID, Batam - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan akan mulai menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap bursa berjangka dan komoditas strategis mulai 1 Januari 2027. Kewenangan baru tersebut dinilai membuka peluang memperkuat pengembangan komoditas unggulan di berbagai daerah.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan pengalihan tugas tersebut akan memperluas ruang kolaborasi antara OJK dan pemerintah daerah, terutama di wilayah yang memiliki potensi komoditas unggulan.
"Mulai 1 Januari 2027, OJK akan menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap bursa berjangka dan komoditas strategis, sehingga membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan daerah-daerah yang memiliki komoditas unggulan, termasuk Provinsi Jambi," kata Friderica di Jakarta, Selasa, 28 Juli 2026.
Menurut Friderica, OJK tidak hanya menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan, dan pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan, tetapi juga berupaya mendukung pengembangan ekonomi daerah melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha jasa keuangan.
Ia menjelaskan, melalui Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED), OJK bersama pemerintah daerah mengidentifikasi potensi ekonomi unggulan di setiap wilayah, kemudian mendorong dukungan pembiayaan dan layanan keuangan yang sesuai bagi sektor-sektor tersebut.
Selain itu, OJK juga terus memperkuat peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk memperluas akses keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Friderica usai penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) lahan seluas 2.122 meter persegi dari Pemerintah Provinsi Jambi kepada OJK. Lahan itu akan digunakan untuk pembangunan Kantor OJK Provinsi Jambi yang ditargetkan dimulai pada 2027.
Friderica mengatakan pembangunan kantor tersebut diharapkan memperkuat kehadiran OJK di daerah, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta mempererat koordinasi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan sektor jasa keuangan.
Kata Kunci / Tags
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....