RRI.CO.ID, Batam - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus memperkuat pelaksanaan reforma agraria melalui program redistribusi tanah dan penyelesaian berbagai persoalan pertanahan. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah. Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad saat memaparkan pelaksanaan program pertanahan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Graha Kepri Batam.

Menurut Ansar, pemerintah provinsi selama beberapa tahun terakhir terus berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam pelaksanaan reforma agraria, termasuk penyiapan lahan dan penyelesaian administrasi pertanahan di sejumlah kabupaten.

Salah satu perhatian pemerintah daerah adalah memberikan kepastian hukum terhadap lahan yang dimanfaatkan masyarakat nelayan melalui program sertifikasi dan redistribusi tanah sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami tidak lanjutin terus Pak dalam rangka kita memberikan kepastian hukum buat masyarakat nelayan di Kepri dan semuanya tentu sudah melalui nominasi yang kita sepakati dengan Kementerian DKLP," kata Ansar Ahmad.

Selain itu, pemerintah provinsi juga tengah mempersiapkan berbagai tahapan administrasi agar proses redistribusi tanah dapat segera dilaksanakan setelah seluruh persyaratan dipenuhi oleh instansi terkait.

"Kami masih mempersiapkan memberikan rekomendasi kepada BPN agar HPLnya bisa segera terbit agar redistribusinya nanti bisa segera dilaksanakan karena ini memang perlu kehati-hatian Pak," ujar Ansar.

Ansar menilai penyelesaian persoalan pertanahan memerlukan koordinasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya agar prosesnya berjalan sesuai ketentuan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Melalui sinergi tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berharap pelaksanaan reforma agraria dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus menciptakan iklim pembangunan dan investasi yang lebih kondusif di daerah.