RRI.CO.ID, Batam - Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad memaparkan berbagai langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menjalankan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Hal tersebut disampaikan saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Graha Kepri Batam, Rabu, 8 Juli 2026, yang membahas pengawasan terhadap pelaksanaan program prioritas nasional serta sektor pertanahan dan tata ruang.

Dalam paparannya, Ansar menjelaskan pemerintah provinsi terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, forum koordinasi pimpinan daerah, serta instansi vertikal guna memastikan program nasional berjalan sesuai arah pembangunan daerah.

Ia mengatakan sinkronisasi antara Asta Cita Presiden dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi salah satu fokus pemerintah daerah agar seluruh program pembangunan memiliki arah yang sama dengan kebijakan pemerintah pusat.

"Peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah terutama dalam hal merealisasikan program-program Asta Cita Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Kita telah melakukan rapat koordinasi pemerintah se-wilayah Sumatera, kemudian rapat koordinasi bersama pemerintah kabupaten kota dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang kita laksanakan setiap tiga bulanan sekali," kata Ansar Ahmad.

Selain memperkuat koordinasi, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga melakukan berbagai langkah antisipasi terhadap isu-isu strategis yang berpotensi memengaruhi stabilitas daerah. Salah satunya melalui rapat koordinasi khusus menjelang hari besar nasional dan keagamaan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Ansar juga menjelaskan penyelarasan antara Asta Cita dengan RPJMD Kepri telah dilakukan dalam penyusunan arah pembangunan daerah. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi landasan agar seluruh perangkat daerah memiliki target yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Ia menilai keberhasilan pembangunan di daerah tidak hanya bergantung pada pemerintah provinsi, tetapi juga membutuhkan sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota, kementerian, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Kunjungan kerja Komisi II DPR RI tersebut sekaligus menjadi forum evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, termasuk dalam mengawal berbagai program prioritas nasional agar terlaksana secara efektif di Kepulauan Riau.