RRI.CO.ID, Batam - Pemerintah menetapkan Batam sebagai salah satu dari 43 kabupaten dan kota yang menjadi daerah percontohan Program Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos). Melalui program ini, penyaluran bantuan sosial diharapkan menjadi lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel dengan memanfaatkan sistem digital.
Tito Karnavian mengatakan digitalisasi bantuan sosial merupakan bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan berbasis elektronik atau e-government yang tengah didorong pemerintah.
"Program ini menjadi cikal bakal roadmap menuju e-government. Dengan digitalisasi, penyaluran bantuan sosial diharapkan semakin tepat sasaran, transparan, dan akuntabel," ujar Tito secara daring, Selasa 30 Juni 2026.
Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan pemanfaatan teknologi digital, termasuk kecerdasan artifisial (AI), menjadi langkah penting untuk meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial.
"Transformasi digital perlindungan sosial ini merupakan langkah penting agar data penerima bansos semakin akurat. Untuk pertama kalinya, proses penerimaan bansos dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel dengan dukungan teknologi," kata Luhut.
Menurut Luhut, pelaksanaan program percontohan selama beberapa bulan ke depan akan menjadi dasar penerapan digitalisasi bansos secara nasional yang ditargetkan dimulai pada Oktober 2026. Pemerintah menargetkan seluruh daerah percontohan telah menyelesaikan implementasi paling lambat akhir Agustus.
Amsakar Achmad mengatakan Pemerintah Kota Batam mendukung penuh pelaksanaan Program Perlinsos dan siap mempercepat implementasinya di daerah. Menurutnya, digitalisasi tersebut diharapkan memudahkan masyarakat mengakses berbagai program bantuan sosial secara mandiri tanpa harus melalui proses birokrasi yang panjang. Pemerintah Kota Batam juga akan terus melakukan sosialisasi agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan digital tersebut secara optimal.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....