Usulan Pelatihan Komcad untuk ASN Dinilai Perkuat Ketahanan Birokrasi

RRI.CO.ID, Batam - Pelatihan dasar Komponen Cadangan (Komcad) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai perlu dipertimbangkan sebagai upaya memperkuat ketahanan birokrasi di tengah berkembangnya berbagai ancaman nonmiliter terhadap negara.

Ketua Dewan Penasehat PD XXXI KB FKPPI Kepulauan Riau, Syamsul Paloh, mengatakan ASN memiliki peran strategis dalam menjalankan pemerintahan karena terlibat dalam pengelolaan kebijakan, anggaran, pelayanan publik, hingga sistem informasi yang menjadi bagian penting dari penyelenggaraan negara.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini tidak hanya berupa ancaman fisik atau militer, tetapi juga ancaman hibrida seperti radikalisme, ekstremisme, disinformasi, serangan siber, hingga upaya memengaruhi kebijakan publik melalui berbagai jalur.

“ASN bukan hanya pelayan publik, tetapi juga bagian dari komponen strategis yang ikut menjaga ketahanan negara melalui tugas dan tanggung jawabnya di birokrasi,” kata Syamsul, Senin 8 Juni 2026.

Ia menilai pelatihan dasar Komcad dapat menjadi sarana untuk memperkuat disiplin, wawasan kebangsaan, integritas, serta kesiapsiagaan ASN dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman yang berkembang di era digital.

Konsep tersebut bukan dimaksudkan untuk menjadikan ASN sebagai prajurit atau menerapkan wajib militer, melainkan memberikan pembekalan dasar yang mencakup wawasan kebangsaan, kedisiplinan, manajemen krisis, kesiapsiagaan bencana, hingga pemahaman terhadap ancaman siber dan disinformasi.

Menurut dia, penguatan kapasitas ASN melalui pendekatan tersebut dapat membantu membangun birokrasi yang lebih tangguh, profesional, dan tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan nasional.

Selain ASN, Syamsul juga mengusulkan agar konsep pembinaan serupa dapat diterapkan kepada kelompok strategis lainnya, seperti pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mahasiswa, dan masyarakat umum. Ia menilai kelompok-kelompok tersebut memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan ekonomi, sosial, dan kebangsaan.

Meski demikian, ia menekankan bahwa pelaksanaan program harus dilakukan secara proporsional, memiliki kurikulum yang jelas, waktu pelaksanaan yang efisien, serta tujuan yang terukur agar tidak mengganggu fungsi utama masing-masing kelompok.

“Tujuannya bukan militerisasi birokrasi atau masyarakat, tetapi memperkuat karakter kebangsaan, disiplin, dan kesiapan warga negara dalam menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengganggu keutuhan bangsa,” ujarnya.

Usulan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian terhadap penguatan ketahanan nasional yang tidak hanya bertumpu pada kekuatan pertahanan fisik, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia dan institusi yang menjalankan roda pemerintahan. Menurut Syamsul, ketahanan negara pada akhirnya bergantung pada kesiapan masyarakat dan aparatur negara dalam menjaga persatuan serta kepentingan nasional.