Pemerintah Soroti Hambatan Politik Perempuan Meski Kuota 30 Persen Sudah Berlaku

RRI.CO,ID, Batam - Pemerintah menilai rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen menunjukkan bahwa tantangan politik perempuan di Indonesia tidak hanya terkait kuota, tetapi juga akses, kaderisasi, dan budaya politik yang masih belum sepenuhnya setara.

Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, mengatakan perempuan yang terjun ke dunia politik masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari proses pencalonan hingga kompetisi politik yang kerap diwarnai stereotip gender dan kekerasan berbasis gender, termasuk di ruang digital.

“Meski kebijakan afirmasi kuota 30 persen telah diterapkan lebih dari dua dekade, partisipasi perempuan di lembaga legislatif masih belum mencapai target tersebut,” kata Arifah dalam diskusi yang diselenggarakan Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia di kompleks DPR RI.

Berdasarkan kajian Kementerian PPPA bersama Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia pada Pemilu 2024, tingkat keterpilihan perempuan di DPR RI maupun DPRD masih berada pada kisaran 16 hingga 22 persen dan belum merata di seluruh daerah pemilihan.

Data tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan afirmasi yang mewajibkan keterwakilan perempuan dalam pencalonan dan hasil akhir yang tercermin dalam komposisi parlemen. Menurut pemerintah, banyak perempuan masih menghadapi hambatan struktural berupa keterbatasan akses terhadap jaringan politik, sumber daya, dan proses kaderisasi di partai.

Selain itu, perempuan politisi dinilai lebih rentan menjadi sasaran serangan personal, stereotip gender, dan kekerasan verbal di media sosial dibandingkan politisi laki-laki.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian PPPA menyatakan terus memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Badan Pengawas Pemilihan Umum, guna menciptakan ruang politik yang lebih aman dan responsif terhadap isu gender.

“Kami mengajak seluruh partai politik untuk terus memperkuat kaderisasi perempuan secara berkelanjutan, serta membangun budaya politik yang lebih setara dan bebas dari stereotip terhadap perempuan,” ujar Arifah.