RRI.CO.ID, Batam - Pemerintah Kota Batam mengambil langkah cepat dalam membenahi pengelolaan sampah dengan mengajukan Ranperda perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2013. Upaya ini dilakukan menyusul status Batam yang masuk dalam kategori pembinaan terkait kinerja pengelolaan sampah.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad menyebut, kondisi tersebut menjadi dasar kuat perlunya pembaruan kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan kota dan tantangan lingkungan.

“Adapun alasan mendesak perubahan Ranperda tentang perubahan Perda 11 Tahun 2013 ini berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup… Kota Batam termasuk salah satu kota dalam kriteria pembinaan.”

Menurutnya, langkah ini penting agar pemerintah daerah dapat segera melakukan perbaikan tata kelola persampahan secara menyeluruh dan terarah. Hal ini juga sejalan dengan tuntutan regulasi nasional terkait perlindungan lingkungan hidup.

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditegaskan bahwa pemerintah daerah harus melakukan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup secara berkelanjutan.”

Selain itu, keterlibatan masyarakat juga menjadi aspek penting yang ditekankan dalam kebijakan baru ini. Pemerintah berharap adanya perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga.

“Dan tiga, masyarakat harus dilibatkan dalam menjaga lingkungan.”

Ranperda ini juga menjadi bagian dari upaya pencapaian target pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam rencana jangka menengah daerah Kota Batam.

“Pengelolaan sampah menjadi salah satu prioritas target kinerja yang harus diselesaikan berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Batam 2025–2029.”

Dengan adanya regulasi baru ini, diharapkan pengelolaan sampah di Batam dapat berjalan lebih sistematis, sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan hidup masyarakat.