RRI.CO.ID, Batam - Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, secara resmi membuka Musyawarah Nasional Afiliasi Pedagang Valuta Asing Indonesia (APVA) ke-8 Tahun 2026 yang digelar di Hotel Sahid Vanilla Nagoya, Batam, Jumat 1 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi forum penting bagi pelaku usaha valuta asing untuk merumuskan arah kebijakan dan penguatan industri ke depan.

Munas APVA ke-8 mengusung tema “Memperkuat Sinergi Industri KUPVA untuk Stabilitas Sistem Keuangan Nasional”. Acara ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Bank Indonesia, kalangan perbankan, serta pengurus APVA dari seluruh Indonesia. Kehadiran lintas sektor ini mencerminkan pentingnya kolaborasi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Dalam sambutannya, Nyanyang menegaskan bahwa APVA memiliki peran strategis, terutama di wilayah perbatasan seperti Kepri yang memiliki aktivitas ekonomi internasional tinggi. Posisi geografis Batam yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia menjadikan transaksi valuta asing sebagai bagian penting dalam mendukung perdagangan dan investasi.

Menurutnya, APVA bukan sekadar wadah komunikasi antar pelaku usaha, tetapi juga mitra pemerintah dalam menjaga tata kelola usaha yang sehat. Organisasi ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme anggota serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi, termasuk dalam pengawasan transaksi keuangan yang transparan dan akuntabel.

Nyanyang juga menyoroti tantangan industri ke depan yang semakin kompleks, seperti perkembangan teknologi digital, fluktuasi nilai tukar global, hingga peningkatan pengawasan terhadap potensi tindak kejahatan keuangan. Hal ini menuntut pelaku usaha untuk terus beradaptasi dan berinovasi agar tetap kompetitif sekaligus patuh terhadap aturan.

Melalui Munas ini, diharapkan lahir berbagai langkah strategis untuk memperkuat industri KUPVA, mulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem pengawasan, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam layanan usaha. Selain itu, sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga keuangan juga menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem yang sehat.

Sementara itu, Ketua Umum APVA Indonesia Amat Tantoso menekankan pentingnya peran organisasi dalam menjaga kedaulatan rupiah serta mencegah tindak pidana pencucian uang. Pemerintah Provinsi Kepri pun menegaskan komitmennya untuk terus mendukung iklim usaha yang kondusif, demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah perbatasan.