RRI.CO.ID, Batam - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menegaskan bahwa penguatan persaingan usaha yang sehat menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas inflasi dan ketahanan ekonomi nasional, dalam forum diskusi yang digelar Rabu, 29 April 2026, di Jakarta.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas) dengan tema pengendalian inflasi di tengah ketidakpastian global.

Dalam forum itu, Anggota KPPU Eugenia Mardanugraha menekankan bahwa pengendalian inflasi tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan moneter dan fiskal, tetapi juga membutuhkan peran kebijakan persaingan usaha.

Ia menjelaskan bahwa struktur pasar yang kompetitif dapat mendorong efisiensi, menekan biaya produksi, serta memastikan harga terbentuk secara wajar di pasar.

“Inflasi tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika permintaan dan pasokan. Dalam banyak kasus, persoalan struktural pasar turut menentukan,” ujarnya.

Menurutnya, pasar yang terkonsentrasi dan praktik anti-persaingan seperti kartel atau koordinasi harga berpotensi memperbesar tekanan inflasi dan merugikan konsumen.

Ia menambahkan bahwa pasar yang sehat akan membuka peluang bagi pelaku usaha baru, mendorong inovasi, serta meningkatkan kualitas barang dan jasa dengan harga yang lebih kompetitif.

“Menjaga pasar tetap kompetitif adalah bagian tak terpisahkan dari strategi pengendalian inflasi,” kata Eugenia.

KPPU juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah, otoritas fiskal dan moneter, serta regulator lainnya agar kebijakan pengendalian inflasi berjalan efektif dan terintegrasi.

Forum tersebut turut dihadiri berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan kementerian, lembaga statistik, akademisi, dan pelaku usaha, guna merumuskan langkah strategis menghadapi tekanan ekonomi global.

KPPU menyatakan akan terus mendorong integrasi perspektif persaingan usaha dalam kebijakan ekonomi nasional untuk memastikan pasar tetap sehat, efisien, dan mendukung kesejahteraan masyarakat.