RRI.CO.ID, Batam - Pemerintah Kota Batam menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Administrasi Manajemen PKK sekaligus sosialisasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu, Rabu, 22 April 2026.. Kegiatan ini diikuti oleh kader PKK dan Posyandu se-Kota Batam sebagai upaya meningkatkan kapasitas serta pemahaman terhadap regulasi terbaru.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa kegiatan ini memiliki peran penting dalam menyamakan persepsi antar kader di lapangan. Menurutnya, kesamaan pemahaman akan berdampak langsung terhadap kualitas tata kelola organisasi.

Ia menjelaskan bahwa Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 membawa perubahan signifikan terhadap peran Posyandu. Jika sebelumnya hanya fokus pada pelayanan dasar seperti balita dan lansia, kini cakupan tugasnya semakin luas.

“Dengan Bimtek ini Bapak dan Ibu akan mendapatkan transfer pengetahuan dari narasumber yang memang kompeten di bidangnya. Hingga dengan demikian kita akan memiliki satu pemahaman,” ujar Amsakar.

Perluasan tersebut mencakup enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), yakni pendidikan, pekerjaan umum, kesehatan, perumahan rakyat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Hal ini menunjukkan bahwa Posyandu kini memiliki posisi strategis dalam pembangunan berbasis masyarakat.

Meski demikian, Amsakar menegaskan bahwa peran kader tetap bersifat mendukung, bukan mengambil alih tugas teknis organisasi perangkat daerah. Sinergi antar pihak menjadi kunci dalam menjalankan tugas tersebut.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya administrasi dan manajemen dalam organisasi PKK. Menurutnya, banyak organisasi yang kuat di kegiatan namun lemah di administrasi, atau sebaliknya.

“Kunci di organisasi adalah pengadministrasian dan manajemen soal tata kelola,” tegasnya.

Melalui Bimtek ini, diharapkan seluruh kader mampu meningkatkan kualitas kerja, baik dari sisi pelaksanaan kegiatan maupun pelaporan, sehingga program-program yang dijalankan dapat berjalan optimal.