RRI.CO.ID, Batam - Penyampaian LKPJ Wali Kota Batam Tahun 2025 dalam rapat paripurna DPRD menjadi perhatian publik, terutama terkait penggunaan anggaran daerah. Laporan ini memuat gambaran kinerja pemerintah sekaligus dampaknya bagi masyarakat.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat. Ia menyebut pengelolaan APBD harus memberikan manfaat nyata.

“Momen ini adalah ruang evaluasi bersama guna memastikan setiap rupiah APBD dikelola untuk kemaslahatan masyarakat Batam,” ujarnya.

Sepanjang tahun 2025, pemerintah mengalokasikan belanja daerah pada sektor layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Upaya ini disebut berhasil meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik.

Selain itu, pembangunan infrastruktur juga menjadi prioritas guna mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas warga. Program pengentasan kemiskinan turut dijalankan sebagai bagian dari kebijakan sosial pemerintah.

Di bidang pendidikan dan kesehatan, pemerintah mencatat adanya peningkatan capaian indikator, termasuk literasi dan cakupan jaminan kesehatan. Hal ini dinilai sebagai langkah positif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Berbagai keberhasilan tersebut masih diiringi dengan tantangan yang perlu kita benahi bersama,” kata Amsakar.

Meski demikian, masyarakat diharapkan tetap berperan aktif dalam mengawal jalannya pembangunan. Partisipasi publik menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Ke depan, hasil evaluasi LKPJ diharapkan mampu memperkuat kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat Batam.