RRI.CO.ID, Batam - Warga di wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar Kepulauan Riau dinilai semakin rentan menjadi target kejahatan keuangan digital, seiring meningkatnya akses layanan keuangan yang tidak selalu diimbangi dengan literasi yang memadai.

Otoritas Jasa Keuangan menilai, ekspansi layanan keuangan digital telah membuka peluang inklusi, namun juga menghadirkan risiko baru. Kondisi ini mendorong penguatan sinergi antara OJK dan Polda Kepulauan Riau, yang tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga memperluas jangkauan perlindungan hingga ke daerah dengan akses literasi keuangan yang terbatas.

Kepala OJK Kepri, Sinar Danandjaya, mengatakan perlu adanya perluasan akses keuangan sekaligus memperbesar risiko masyarakat menjadi target penipuan digital. Pulau terluar yang rentan terhadap praktik investasi ilegal, judi online dan pinjaman online tanpa izin.

“Keamanan yang kondusif memberikan dukungan penting bagi pertumbuhan ekonomi dan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan,” kata Kepala OJK Kepri, Sinar Danandjaya saat bertemu dengan Kapolda Kepri.

OJK mencatat, pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau yang mencapai 7,89 persen pada 2025 turut mendorong peningkatan aktivitas perbankan dan transaksi digital di berbagai wilayah.

Untuk merespons hal itu, koordinasi dengan Satgas PASTI diperkuat guna menyinkronkan penanganan kasus investasi ilegal dan penipuan keuangan, termasuk percepatan pemblokiran rekening mencurigakan.

Selain penindakan, pendekatan preventif juga diperluas melalui edukasi literasi keuangan dengan memanfaatkan jaringan kepolisian hingga tingkat kewilayahan, agar menjangkau masyarakat di daerah terpencil.

Kapolda Kepri, Irjen Pol Asep Safrudin, menyambut positif penguatan kolaborasi ini. Sinergi dengan aparat penegak hukum difokuskan pada percepatan respons, pemutusan aliran dana ilegal, serta penguatan sistem deteksi dini.

“Polda Kepri siap mendukung OJK dalam menindak setiap praktik yang merugikan masyarakat serta mengganggu integritas sektor jasa keuangan,” ujar Kapolda Kepri, Asep Safrudin.

Melalui langkah ini, kedua lembaga berupaya memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak meninggalkan kelompok rentan, sekaligus menutup celah kejahatan digital yang terus berkembang di wilayah kepulauan.