RRI.CO.ID, Batam - Inspektur Utama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rini Wartini menegaskan bahwa akuntabilitas dalam pengawasan pemilu tidak hanya berkaitan dengan laporan administratif dan kinerja kelembagaan. Ia menilai hal tersebut juga mencakup tanggung jawab moral dan spiritual setiap jajaran pengawas.

Pernyataan itu disampaikan Rini dalam kultum Ngabuburit Pengawasan dengan tema ”Tata Kelola dan Akuntabilitas Kelembagaan dalam Perspektif Ramadhan” yang digelar secara daring, Jumat, 13 Maret 2026. Menurutnya, tugas pengawasan pemilu merupakan amanah konstitusi yang harus dijalankan sesuai prinsip adil dan jujur.

“Akuntabilitas di Bawaslu bukan hanya soal laporan kinerja atau laporan keuangan. Lebih dari itu, akuntabilitas mencakup akuntabilitas hukum, akuntabilitas moral, dan akuntabilitas spiritual,” ujar Rini dalam paparannya.

Rini menjelaskan bahwa setiap keputusan maupun tindak lanjut atas laporan masyarakat yang diambil oleh pengawas pemilu harus dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan berlandaskan regulasi. Ia juga menekankan bahwa jabatan di Bawaslu bukanlah simbol kekuasaan, melainkan tanggung jawab besar dalam menjaga integritas dan keadilan proses demokrasi.

“Sebagai pengawas pemilu, kita adalah pemegang amanah demokrasi. Setiap keputusan yang kita ambil akan dipertanggungjawabkan, bukan hanya di hadapan atasan dan masyarakat, tetapi juga di hadapan Allah SWT,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa momentum Ramadhan dapat menjadi ruang refleksi bagi seluruh jajaran pengawas pemilu untuk memperkuat integritas dan pengendalian diri dalam menjalankan tugas pengawasan. Nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah puasa, menurutnya, selaras dengan prinsip tata kelola kelembagaan yang transparan, akuntabel, dan profesional.

Rini menegaskan bahwa jika nilai-nilai Ramadhan benar-benar diinternalisasikan, maka tata kelola Bawaslu tidak hanya kuat secara sistem tetapi juga kokoh secara integritas personal setiap jajaran pengawas. Ia berharap seluruh jajaran Bawaslu dapat terus menjaga kepercayaan publik serta memperkuat tata kelola kelembagaan.

“Karena sesungguhnya, kepercayaan publik terhadap Bawaslu tidak ditentukan oleh hasil pengawasan saja. Ada juga proses dan integritas yang harus kita terapkan dalam menjalankan kewajiban,” pungkas Rini Wartini mengakhiri kultum tersebut.