RRI.CO.ID, Batam - Pemerintah Kota Batam mulai mematangkan rencana pengelolaan anggaran tahun 2027 dengan menggelar Rapat Prognosis Pendapatan Daerah di Kantor Wali Kota Batam, Senin (30/3). Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, ini menjadi langkah awal dalam menyusun rancangan pendapatan dan belanja daerah seiring dengan berlakunya sejumlah ketentuan belanja wajib atau mandatory spending.

Firmansyah, menyampaikan bahwa pengelolaan anggaran tahun 2027 harus disesuaikan dengan amanat peraturan perundang-undangan. Beberapa alokasi belanja wajib yang menjadi perhatian antara lain belanja pendidikan minimal 20 persen, belanja kesehatan 10 persen, dan belanja infrastruktur 40 persen.

“Pada tahun 2027, kita akan menyesuaikan pengelolaan anggaran dengan ketentuan mandatory spending. Ini menjadi tantangan sekaligus komitmen kita bersama,” ujar Firmansyah di hadapan jajaran perangkat daerah.

Dalam rapat yang dihadiri oleh organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil tersebut, Firmansyah juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menghitung prognosis pendapatan, terutama terkait belanja pegawai. Untuk itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) diminta lebih selektif dalam menerima pegawai pindah masuk ke lingkungan Pemerintah Kota Batam.

“Perlu sinergi antarperangkat daerah agar Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP) tetap berjalan optimal dan belanja pegawai sesuai ketentuan,” tegasnya.

Adapun target pendapatan daerah Kota Batam pada tahun 2027 diproyeksikan mencapai Rp5,2 triliun. Firmansyah menilai target tersebut realistis apabila seluruh perangkat daerah mampu mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD).

Beberapa sektor dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD, antara lain pengelolaan retribusi persampahan oleh Dinas Lingkungan Hidup, pendapatan parkir oleh Dinas Perhubungan, serta peningkatan layanan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Selain itu, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) didorong untuk memperkuat kajian terhadap potensi-potensi pendapatan daerah yang belum tergarap maksimal.

“Optimalisasi potensi ini penting untuk mendorong peningkatan PAD Kota Batam secara berkelanjutan. OPD penghasil diminta menghitung kembali potensi yang ada, baik dari sektor retribusi maupun peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat,” kata Firmansyah.

Rapat prognosis pendapatan ini turut dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kota Batam, Heriman; Kepala Badan Pendapatan Daerah, Raja Azmansyah; Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Abdul Malik; Kepala BRIDA, Efrius; Kepala Dinas Pariwisata, Ardiwinata; serta sejumlah perwakilan OPD lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Dengan target pendapatan sebesar Rp5,2 triliun dan sejumlah ketentuan belanja wajib yang harus dipenuhi, Pemerintah Kota Batam diharapkan dapat menyusun anggaran yang tidak hanya akuntabel tetapi juga tetap berpihak pada peningkatan pelayanan publik di kota berjuluk Bandar Dunia tersebut.