RRI.CO.ID, Batam - Pergantian petugas yang terlalu sering di tubuh partai politik (Parpol) dinilai menjadi penyebab utama tidak tuntasnya pelaporan dana bantuan parpol setiap tahunnya. Padahal parpol harus melaporkan secara benar dan bertanggungjawab kepada BPK karena telah menggunakan dana APBD Batam.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam, Riama Manurung mengatakan, meskipun bimbingan teknis (bimtek) rutin digelar dan sistem pelaporan telah disiapkan, persoalan yang sama terus berulang.

Padahal permasalahan utama, kata dia, bukan terletak pada aturan atau sistem, melainkan pada sumber daya manusia di internal partai. Pergantian petugas yang menangani administrasi dan pelaporan dinilai menghambat keberlanjutan pemahaman, sehingga proses penyusunan laporan kerap kembali dari awal.

"Padahal, kami Kesbangpol sebagai pemerintah daerah bersama pihak terkait telah rutin menggelar bimtek setiap tahun untuk meningkatkan kapasitas pengelola dana bantuan partai politik. Bahkan, inovasi berupa aplikasi pelaporan juga telah disediakan untuk memudahkan proses administrasi dan memastikan laporan tetap berjalan meski terjadi perubahan personel," ucap Riama, Senin, 30 Maret 2026.

Riama melanjutkan, buntut dari pola ini adalah Kesbangpol yang selalu ditanyakan kinerjanya saat rapat dengar pendapat (RDP) lintas partai yang digelar di DPRD Batam. Padahal dari partai politik yang belum menyelesaikan laporannya.

Parpol perlu menguatkan komitmennya agar proses ini tidak berlarut-larut dan menjadi temuan baru. Tanpa kesinambungan SDM, materi yang disampaikan dalam bimtek dinilai menjadi kurang efektif dan cenderung berulang setiap tahunnya. Terlebih, setiap yang negara harus dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar.

"Tolonglah serius, dari tahun ke tahun ini kita buat, jangan sampai sia-sia. Kalau petugasnya terus ditukar, ilmunya tidak nyambung. Akhirnya yang baru meraba-raba lagi, dan laporan jadi terlambat atau bermasalah. Jangan sampai laporan bermasalah, terlambat, atau tidak sesuai. Sekecil apa pun itu uang negara, harus dipertanggungjawabkan dengan baik,” tegasnya.