RRI.CO.ID, Batam - Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Batam, Buralimar, mengatakan, optimalisasi wakaf dinilai berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi umat yang signifikan, khususnya di Kota Batam yang memiliki populasi Muslim besar dan aktivitas ekonomi yang dinamis.

Dalam hitungan Buralimar, dari 1,3 juta penduduk Batam, sekitar 900 ribu di antaranya merupakan Muslim. Jika 30 persen saja atau sekitar 270 ribu orang berwakaf dengan nominal Rp 10 ribu per bulan, mana dana yang terkumpul bisa mencapai Rp2,7 miliar hingga Rp3 miliar per bulan atau lebih dari Rp30 miliar dalam setahun.

"Potensi ini sangat besar. Jika kita kelola secara profesional dan transparan, wakaf bisa menjadi kekuatan ekonomi umat yang nyata, bukan hanya simbolik," katanya, Jumat, 27 Februari 2026.

Buralimar melanjutkan, dana tersebut, dapat dialokasikan untuk pembiayaan pendidikan, pembangunan fasilitas kesehatan, pemberdayaan UMKM, hingga penguatan ekonomi berbasis masjid. Dengan sistem digitalisasi dan pengawasan yang baik, penghimpunan wakaf tunai dapat dilakukan secara masif dan efisien sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.

Pengelolaan wakaf Indonesia masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan dari sisi kelembagaan, transparansi, dan produktivitas aset.

"Jika ke depan ada Kementerian Wakaf, maka pengelolaan wakaf bisa lebih fokus, profesional, dan memberikan dampak yang lebih besar bagi kesejahteraan umat," ujarnya.

Ia mencontohkan sejumlah negara yang telah memiliki otoritas khusus wakaf, antara lain Arab Saudi melalui General Authority for Awqaf, Turki melalui Direktorat Jenderal Wakaf yang memiliki sistem administrasi modern, serta Malaysia melalui Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji. Model-model tersebut, menurutnya, dapat menjadi referensi bagi Indonesia.

BWI Batam juga tengah mendorong pembangunan Gedung Bersama Islamic Centre sebagai pusat kegiatan organisasi kemasyarakatan Islam, edukasi, dakwah, serta inkubator program pemberdayaan ekonomi berbasis umat.

Selain usulan pendirian Rumah Sakit Bersalin dengan tenaga dokter perempuan guna memberikan layanan kesehatan yang nyaman dan sesuai kebutuhan masyarakat Muslim, khususnya perempuan, tengah disampaikan kepada pemerintah daerah dan DPR RI dalam beberapa kesempatan.

"Wakaf harus kita arahkan menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang inklusif. Jika dikelola dengan baik, wakaf bisa membantu pemerintah dalam mengurangi kesenjangan dan memperkuat ketahanan sosial," pungkasnya.