RRI.CO.ID, Batam - Komisi VIII DPR RI melaksanakan agenda kunjungan kerja masa reses Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di Batam pada Jumat, 20 Februari 2026. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Wali Kota Batam ini mengangkat fokus pembangunan sektor keagamaan, sosial, pemberdayaan perempuan dan anak, serta penanganan kebencanaan.

Kunjungan tersebut menjadi ruang strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam menyelaraskan kebijakan dan program yang berkaitan dengan pelayanan umat beragama, kesejahteraan sosial, perlindungan kelompok rentan, serta upaya mitigasi dan penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki karakter geografis kepulauan.

Dalam dialog dan pembahasan, berbagai persoalan strategis menjadi sorotan, mulai dari peningkatan kualitas layanan keagamaan, pengelolaan zakat dan dana sosial yang lebih optimal, penguatan peran perempuan serta perlindungan anak, hingga kesiapan daerah dalam menghadapi potensi bencana alam yang kerap terjadi di kawasan kepulauan.

Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan lahir rumusan rekomendasi dan langkah nyata yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkokoh ketahanan sosial, serta memastikan implementasi program pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran.

Kolaborasi lintas sektor antara DPR RI, kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah daerah dinilai menjadi fondasi utama dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, baik di Kota Batam maupun di Provinsi Kepulauan Riau secara menyeluruh.

Sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga turut hadir dalam pertemuan tersebut. Di antaranya berasal dari BPJPH RI, Kementerian Sosial Republik Indonesia, Wakil Ketua BAZNAS RI, Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, Badan Pengelola Keuangan Haji, serta jajaran instansi daerah di tingkat Provinsi Kepulauan Riau.