RRI.CO.ID, Batam - Komisi VIII DPR RI menyoroti dampak sosial dari tingginya arus migrasi dan konsentrasi penduduk ke Batam. Fenomena tersebut dinilai memengaruhi kualitas pelayanan administrasi dan distribusi bantuan sosial. Kepadatan penduduk yang terus bertambah membutuhkan respons kebijakan yang terukur.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengatakan persoalan administrasi kependudukan menjadi titik krusial. Banyak warga pendatang mengalami kesulitan dalam pengurusan KTP. Hambatan tersebut berdampak langsung pada akses terhadap berbagai program perlindungan sosial, yang berpotensi menimbulkan kesenjangan layanan.

“Maka perlu perhatian khusus dari pemerintah pusat,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang usai reses di lantai IV Kantor Pemkot Batam, Kamis, 20 Februari 2026.

Marwan melanjutkan perlunya intervensi kebijakan yang responsif terhadap dinamika kependudukan. Pemerintah pusat diminta meningkatkan dukungan sistem administrasi di daerah. Sinergi lintas instansi perlu juga diperkuat untuk mempercepat validasi data warga. Tanpa dokumen resmi, warga berisiko tidak terjangkau program negara. Ketimpangan ini bertentangan dengan prinsip pemerataan kesejahteraan. Pemerintah diminta memastikan setiap penduduk memiliki akses administratif yang setara.

Ia juga menyoroti persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dinilainya sebagai fenomena gunung es. Diperlukan penyuluhan masif, sistem peringatan dini, serta gerakan cepat tanggap.

“Peristiwa kekerasan terhadap anak ini seperti gunung es. Yang muncul di permukaan kecil, tetapi sebenarnya di dalam sudah banyak persoalan,” ujarnya.

Terdapat pula ketimpangan sosial di wilayah pulau penyangga. Rentang geografis yang berbeda membutuhkan respon yang lebih optimal di hinterland. Marwan mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah kepulauan yang membutuhkan sarana khusus, seperti armada berbasis laut. Sedangkan, di daratan, kebakaran dapat diatasi dengan mobil pemadam atau helikopter.