RRI.CO.ID, Batam - Kementerian Pertahanan resmi membuka Pelatihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) Komponen Cadangan (Komcad) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) kementerian dan lembaga Gelombang I Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini berlangsung di Halim Perdanakusuma, Rabu, 22 April 2026, dan dipimpin oleh Kepala Badan Cadangan Nasional mewakili Menteri Pertahanan.

Sebanyak 1.773 ASN yang telah lolos seleksi dari 55 kementerian dan lembaga mengikuti pelatihan ini hingga 5 Juni 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem pertahanan negara melalui pembentukan Komponen Cadangan yang berasal dari unsur birokrasi pemerintahan.

Kabacadnas Gabriel Lema menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan membentuk sikap, karakter, serta mental ASN agar memiliki kesiapan dalam mendukung pertahanan negara. Selain itu, peserta juga akan dibekali pengetahuan dasar kemiliteran, kedisiplinan, serta wawasan kebangsaan.

Pembentukan Komcad sendiri merupakan implementasi dari konsep Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta atau Sishankamrata, di mana seluruh elemen bangsa memiliki peran dalam menjaga kedaulatan negara. Dalam sistem ini, Komcad berfungsi sebagai kekuatan tambahan yang dapat dikerahkan untuk memperkuat komponen utama, yakni Tentara Nasional Indonesia.

Secara nasional, penguatan Komcad menjadi strategi penting dalam menghadapi dinamika ancaman global yang semakin kompleks, baik dari aspek militer maupun nonmiliter. Pemerintah menilai keterlibatan ASN sebagai bagian dari Komcad akan meningkatkan ketahanan nasional sekaligus memperkuat sinergi antar lembaga.

Ke depan, Kementerian Pertahanan menargetkan pembentukan sebanyak 4.000 ASN sebagai anggota Komcad sepanjang tahun 2026. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia yang tidak hanya profesional di bidangnya, tetapi juga memiliki jiwa bela negara yang kuat.

Melalui pelatihan ini, pemerintah menegaskan komitmennya dalam membangun sistem pertahanan yang inklusif dan berlapis, dengan melibatkan seluruh komponen bangsa demi menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.