RRI.CO.ID, Batam – Komisi VII DPR RI Berencana memanggil Kementrian Pariwisata imbas tidak efektifnya penggunaan 600 miliar dana APBN untuk mengoperasikan Politeknik Pariwisata Negeri. Sebab, serapan alumninya di dunia kerja tidak sebaik institusi Pendidikan serupa milik swasta.

Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partanoan Daulay kepada RRI usai melakukan kunjungan ke Politeknik Pariwisata Batam, Batam Tourism Polytechnic (BTP) mengungkapkan perbedaan yang cukup signifikan antara poltekpar negeri dan swasta khususnya dalam sisi etos kerja. Belum lagi Batam Tourism Polytechnic seluruh alumninya telah dijamin mendapatkan pekerjaan dengan jaringan yang luas.

"Kementerian Pariwisata itu salah satu mitra Komisi VII yang anggarannya besar Rp1,4 triliun. Di mana dari Rp1,4 triliun itu Rp600 miliar diantaranya dipergunakan untuk mengelola politeknik pariwisata yang ada di Indonesia. Tentunya kunjungan ini menjadi sangat menarik dan bagus, padahal kampus ini tidak dibiayai APBN” Ucap Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partanoan Daulay.

Ditempat yang sama, Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu mengapresiasi kualitas pendidikan Batam Tourism Polytechnic yang mampu menyiapkan lulusan siap kerja serta relevan dengan kebutuhan industri pariwisata. Bane juga menyoroti keberhasilan politeknik tersebut dalam menjamin zero unemployment bagi lulusannya.

“yang lulus dari poltekpar dibawah kementrian pariwisata yang terserap bekerja itu baru 60 persen. sementara sekolah swasta ini bisa memastikan tidak ada yang lulus dari sini tidak bekerja, semua bekerja, Zero unemployment, artinya tidak ada yang nganggur lulus dari sini. mereka tidak ikatan dinas tapi mereka memastikan bahwa lulusannya itu adalah skillful, orang orang yang punya keahlian dan menyesuaikan dengan kebutuhan industri. ini yang saya bilang tadi ga usah malu untuk belajar dari swasta sekalipun, kenapa bisa seperti itu? karena mereka punya jejaring yang baik," ujar Bane.

Lebih lanjut, Bane mengingatkan pentingnya pembaruan kurikulum secara berkala agar tidak tertinggal dari dinamika industri pariwisata yang terus berkembang. Ia menilai lembaga pendidikan pariwisata harus responsif terhadap perubahan agar lulusan yang dihasilkan tetap relevan dan kompetitif.

saat ini diketahui ada enam politeknik pariwisata di bawah Kementerian Pariwisata yakni Politeknik Pariwisata NHI Bandung, Politeknik Pariwisata Makassar, Politeknik Pariwisata Medan, Politeknik Pariwisata Palembang, Politeknik Pariwisata Lombok, dan Politikenik Pariwisata Bali. komisi VII mengharapkan adanya pertukaran ilmu antara politeknik pariwisata swasta dan negeri agar bisa saling mendukung dalam menghasilkan lulusan yang berdaya saing.