RRI.CO.ID, Batam - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggelar Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya mendukung keberhasilan salah satu program prioritas nasional dalam peningkatan kualitas gizi masyarakat. Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kamis (5/2/2026), dan dihadiri oleh para pemangku kepentingan terkait.

Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menegaskan bahwa pelaksanaan Program MBG di Provinsi Kepulauan Riau ditargetkan dapat terpenuhi sepenuhnya atau mencapai 100 persen pada tahun 2026. Saat ini, capaian pelaksanaan MBG di Kepri telah mencapai 79 persen. Menurutnya, perhatian utama ke depan adalah memastikan kesiapan logistik agar tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan program.

Nyanyang juga menyoroti tantangan khusus di wilayah kepulauan terluar, seperti Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna. Kendala utama di daerah tersebut adalah faktor transportasi yang bergantung pada jalur laut, sehingga memerlukan kesiapan distribusi dan logistik yang lebih matang. “Kita harus benar-benar siap, terutama untuk daerah Anambas dan Natuna. Jangan sampai distribusi bahan pokok terhambat,” ujarnya.

Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah meminta Perum Bulog untuk membangun gudang logistik di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna. Pembangunan gudang tersebut diharapkan dapat menjamin ketersediaan bahan pokok sekaligus menjaga stabilitas pasokan, khususnya di wilayah perbatasan.

Dalam diskusi yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau, Rohina, M.Si, melaporkan capaian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Sasaran 3B di Provinsi Kepulauan Riau dengan cut off data per 2 Februari 2026. Target MBG3B di Kepri adalah 90.168 terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui dan BALITA non PAUD, dan sudah terealisasi sebanyak 49.464 atau 54,97 persen. Saat ini terdapat 141 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif melayani sasaran 3B dan menjadi tulang punggung layanan MBG di Kepri.

Rohina menambahkan, meskipun layanan MBG 3B telah berjalan di seluruh wilayah, cakupan penerima manfaat masih bervariasi antar kabupaten/kota. Variasi tersebut dipengaruhi oleh perbedaan jumlah sasaran, kapasitas operasional SPPG, serta efektivitas pendataan dan distribusi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan cakupan melalui optimalisasi operasional SPPG dan pemutakhiran data sasaran agar capaian Program MBG 3B semakin merata dan mendekati total sasaran yang telah ditetapkan.