RRI.CO.ID, Batam: Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) Laksamana Madya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr.Opsla., menerima kunjungan kerja Ketua Komisi I DPR RI Drs. Utut Adianto beserta jajaran di Markas Besar Bakamla RI. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka silaturahmi sekaligus peninjauan langsung kondisi dan situasi kantor Bakamla pascakebakaran yang sempat berdampak pada aktivitas perkantoran.

Dalam kesempatan tersebut, Laksdya Irvansyah menyampaikan bahwa hingga saat ini Bakamla RI belum memiliki kantor yang permanen, mandiri, fungsional, dan representatif, meskipun lembaga ini telah berdiri selama dua dekade. Kondisi tersebut dinilai belum sebanding dengan peran strategis Bakamla RI sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan keselamatan laut Indonesia di wilayah yurisdiksi nasional, termasuk perairan perbatasan dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Kunjungan kerja Komisi I DPR RI dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperjuangkan aspirasi pembangunan kantor Bakamla yang bersifat definitif. Laksdya Irvansyah menegaskan bahwa keberadaan kantor yang layak bukan sekadar persoalan fasilitas fisik, melainkan juga menyangkut efektivitas komando dan kendali, integrasi sistem pemantauan maritim, serta peningkatan motivasi dan kinerja seluruh personel Bakamla di lapangan maupun di pusat.

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan Bakamla RI seiring meningkatnya tantangan keamanan maritim, seperti pelanggaran wilayah, illegal fishing, penyelundupan, kejahatan lintas negara, hingga ancaman keselamatan pelayaran. Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen, mendorong agar kebutuhan infrastruktur Bakamla RI dapat diakomodasi secara bertahap dalam perencanaan anggaran negara.

Selain persoalan kantor permanen, kunjungan tersebut juga menyoroti pentingnya modernisasi sarana dan prasarana pendukung Bakamla RI, termasuk penguatan armada patroli, sistem pengawasan berbasis teknologi (maritime domain awareness), serta integrasi operasi dengan instansi terkait seperti TNI AL, Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Bea Cukai. Sinergi antar-lembaga dinilai krusial untuk mewujudkan keamanan laut yang efektif dan efisien di negara kepulauan terbesar di dunia.

Peristiwa kebakaran yang terjadi sebelumnya menjadi pengingat akan pentingnya standar keselamatan gedung, sistem mitigasi risiko, serta keberlanjutan operasional lembaga strategis negara. Dengan dukungan DPR RI, diharapkan pembangunan kantor Bakamla RI yang permanen dan representatif dapat segera direalisasikan, sehingga Bakamla mampu menjalankan mandatnya secara optimal dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan keselamatan laut Indonesia.