RRI.CO.ID, Batam - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menegaskan kembali komitmennya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (Rakontek PPID) 2026.

Kegiatan yang digelar di Jakarta pada 28 April itu menjadi forum strategis untuk memperkuat peran informasi sebagai jembatan antara BPOM dan masyarakat, sekaligus meningkatkan transparansi dalam pengawasan obat dan makanan.

Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam sambutannya menekankan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab institusi kepada publik. Ia menyebut transparansi sebagai pilar penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengawasan obat dan makanan.

Namun demikian, Taruna juga mengingatkan bahwa tidak semua informasi dapat dibuka ke publik. Ia menegaskan pentingnya menjaga batasan terhadap informasi yang bersifat rahasia negara atau rahasia jabatan, dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) Gede Narayana yang menekankan pentingnya kualitas informasi publik. Ia menyatakan bahwa informasi yang disampaikan BPOM harus akurat, benar, dan tidak menyesatkan agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, manfaat informasi yang dirasakan publik akan menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan terhadap lembaga negara. Ia juga menyoroti tiga fondasi utama keterbukaan informasi, yakni transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Rakontek PPID BPOM 2026 digelar secara hybrid dan diikuti oleh jajaran pimpinan serta perwakilan unit pusat dan daerah, termasuk sejumlah kementerian dan lembaga. Selain sebagai forum koordinasi, kegiatan ini juga menjadi ajang berbagi praktik terbaik dalam pengelolaan informasi publik.

Melalui forum ini, BPOM berharap dapat memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadirkan informasi yang terbuka, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat, sebagai bagian dari upaya membangun sistem pengawasan yang transparan dan terpercaya.