RRI.CO.ID, Batam - Para Menteri Luar Negeri ASEAN menyepakati langkah baru untuk memperkuat implementasi Konsensus Lima Poin (Five-Point Consensus) dalam upaya menyelesaikan krisis di Myanmar. Dalam pertemuan di sela-sela Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Manila, Filipina, Senin 21 Juli 2026, para menteri membahas penyusunan tolok ukur atau benchmark guna mengukur kemajuan situasi di Myanmar serta kemungkinan menunjuk utusan khusus ASEAN dengan masa tugas yang lebih panjang.

Menteri Luar Negeri Filipina Ma. Theresa Lazaro, yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Ketua ASEAN untuk Myanmar, mengatakan usulan tersebut akan disempurnakan oleh para pejabat senior ASEAN sebelum dibawa ke tingkat para pemimpin negara pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat efektivitas diplomasi ASEAN yang selama ini dinilai belum menghasilkan kemajuan signifikan.

Pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan informal di Bangkok pada 12 Juli 2026 yang mempertemukan hampir seluruh Menteri Luar Negeri ASEAN dengan Menteri Luar Negeri Myanmar untuk pertama kalinya sejak kudeta militer pada 2021. Dalam pertemuan di Manila, para menteri kembali menegaskan bahwa pembahasan tersebut bukanlah bentuk perubahan sikap ASEAN terhadap pemerintah militer Myanmar, melainkan upaya memperkuat pelaksanaan Konsensus Lima Poin yang telah disepakati sejak 2021.

Selain menyusun indikator keberhasilan, ASEAN juga membahas usulan Brunei Darussalam untuk membentuk unit khusus di Sekretariat ASEAN yang bertugas mendukung kerja utusan khusus Myanmar. Namun, sejumlah aspek seperti mekanisme pendanaan, struktur operasional, serta kewenangan lembaga tersebut masih memerlukan pembahasan lebih lanjut sebelum dapat direalisasikan.

Dalam pernyataan bersama, para Menteri Luar Negeri ASEAN kembali menegaskan pentingnya penghentian kekerasan secara permanen di Myanmar, pembebasan seluruh tahanan politik, penyaluran bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, serta dimulainya dialog konstruktif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Singapura melalui Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan juga menekankan perlunya langkah-langkah yang konkret dan dapat diukur agar implementasi Konsensus Lima Poin tidak hanya menjadi komitmen di atas kertas.

Sejumlah analis menilai pembahasan di Manila menunjukkan adanya upaya ASEAN untuk menyempurnakan strategi yang sudah ada, bukan menggantinya. Peneliti ISEAS–Yusof Ishak Institute, Sharon Seah, menyebut langkah tersebut sebagai bentuk penyesuaian agar ASEAN tetap memiliki ruang dialog dengan seluruh pihak di Myanmar, sembari mempertahankan prinsip-prinsip yang telah disepakati. Para pengamat juga mengingatkan bahwa keberhasilan ASEAN akan diukur dari peningkatan akses bantuan kemanusiaan, berkurangnya kekerasan, serta dimulainya dialog politik yang lebih inklusif.

Krisis Myanmar hingga kini masih menjadi tantangan terbesar bagi ASEAN. Konflik yang berlangsung sejak kudeta militer 2021 telah menyebabkan puluhan ribu korban jiwa, jutaan warga terdampak, dan ribuan tahanan politik masih mendekam di penjara. Selain membahas Myanmar, para Menteri Luar Negeri ASEAN juga membicarakan isu keamanan kawasan, termasuk perkembangan konflik di Timur Tengah, ketegangan di Laut China Selatan, serta pentingnya menjaga kebebasan pelayaran sesuai Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Selanjutnya, pada 24 Juli 2026, ASEAN akan memperingati 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation (TAC) yang menjadi landasan kerja sama damai dan stabilitas kawasan Asia Tenggara.