Filipina Tolak Klaim China atas Batanes Dekat Taiwan

RRI.CO.ID, Batam - Pemerintah Filipina menolak tegas klaim sejumlah akademisi China yang menyebut Provinsi Batanes, wilayah paling utara Filipina yang berada dekat Taiwan, sebagai bagian dari China. Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro Jr. menyebut pernyataan tersebut tidak berdasar, tidak masuk akal, dan patut mendapat penolakan karena berpotensi memicu ketegangan baru di kawasan.

Kontroversi bermula setelah media pemerintah China, GDToday, pada 2 Juli melaporkan hasil simposium yang digelar 30 Juni. Dalam forum tersebut, sejumlah akademisi dari berbagai lembaga, termasuk Universitas Nanjing, berpendapat bahwa Batanes merupakan perpanjangan alami dari Taiwan sehingga dianggap sebagai bagian dari wilayah China. Meski demikian, hingga kini pemerintah Beijing belum secara resmi mengadopsi atau mendukung pandangan tersebut.

Menanggapi hal itu, Gilberto Teodoro Jr. mengatakan pernyataan para akademisi tersebut dapat menjadi sinyal adanya niat tertentu yang perlu diwaspadai. Ia menilai klaim tersebut sejalan dengan kekhawatiran Filipina mengenai ambisi China untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik. Menurutnya, pernyataan seperti itu tidak boleh dibiarkan karena dapat memengaruhi stabilitas keamanan regional.

Batanes merupakan provinsi kepulauan yang dihuni sekitar 20 ribu penduduk dan terletak sekitar 160 kilometer di selatan Taiwan. Wilayah ini berada di Selat Luzon, jalur laut strategis yang menghubungkan Laut China Selatan dengan Samudra Pasifik. Posisi geografis tersebut membuat Batanes memiliki nilai strategis, baik dari sisi pertahanan maupun jalur perdagangan internasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, Batanes semakin mendapat perhatian dalam perencanaan pertahanan Filipina. Wilayah ini beberapa kali menjadi lokasi latihan militer bersama antara Filipina dan Amerika Serikat sebagai bagian dari peningkatan kerja sama keamanan kedua negara. Sebelumnya, China juga pernah menjatuhkan sanksi terhadap Menteri Pertahanan Gilberto Teodoro Jr. beserta anggota keluarganya terkait pernyataannya mengenai kebijakan Beijing.

Pernyataan akademisi China itu muncul tidak lama setelah Filipina dan Jepang mengumumkan dimulainya pembicaraan resmi mengenai penetapan batas wilayah maritim di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen masing-masing sesuai hukum internasional. Langkah tersebut sempat mendapat kritik dari China, yang selama ini terus memperluas klaim maritimnya di kawasan.

Ketegangan di Laut China Selatan masih menjadi salah satu isu geopolitik paling sensitif di Asia. Beijing mengklaim hampir seluruh wilayah perairan tersebut, meskipun Putusan Mahkamah Arbitrase Permanen tahun 2016 menyatakan klaim itu tidak memiliki dasar hukum berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Jalur laut ini menjadi salah satu rute perdagangan tersibuk di dunia dengan nilai transaksi mencapai lebih dari 3 triliun dolar AS setiap tahun, sehingga stabilitas kawasan menjadi perhatian utama masyarakat internasional.