Malaysia Masih Hadapi Ketidakseimbangan Pasar, 32.800 Unit Rumah Belum Terjual

RRI.CO.ID, Batam - Malaysia masih menghadapi ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan di sektor perumahan. Mengutip Malay Mail, hingga kuartal pertama 2026 tercatat sebanyak 32.800 unit rumah yang telah selesai dibangun masih belum berhasil terjual dengan nilai keseluruhan mencapai RM16,3 miliar.

Wakil Menteri Perumahan dan Pemerintah Daerah Malaysia, Datuk Aiman Athirah Sabu, menyampaikan data tersebut saat menjawab pertanyaan di Dewan Rakyat. Angka itu diperoleh berdasarkan catatan dari National Property Information Centre (NAPIC) yang memantau perkembangan pasar properti di negara tersebut.

Datuk Aiman Athirah Sabu menjelaskan bahwa dari total rumah yang belum terjual, sekitar 15.400 unit atau 46,9 persen merupakan rumah dengan harga RM300.000 atau lebih rendah. Sementara itu, sebanyak 53,1 persen lainnya merupakan rumah dengan harga di atas RM300.000.

"Hal ini menunjukkan bahwa rumah yang tidak terjual bukan hanya terbatas pada kategori rumah mampu milik, tetapi juga dipengaruhi oleh ketidaksesuaian yang lebih luas antara pasokan dan permintaan di berbagai segmen pasar," ujar Datuk Aiman Athirah Sabu, seperti dikutip Malay Mail.

Ia menyampaikan keterangan tersebut sebagai jawaban atas pertanyaan anggota parlemen Puncak Borneo, Datuk Willie anak Mongin, yang meminta penjelasan mengenai jumlah rumah mampu milik yang belum terjual berdasarkan negara bagian dan kategori harga, serta tingkat kepemilikan rumah bagi masyarakat berusia di bawah 35 tahun.

Mengutip Malay Mail, pemerintah Malaysia juga mengakui masih memiliki keterbatasan data mengenai kepemilikan rumah berdasarkan kelompok usia. Data yang tersedia saat ini lebih banyak dikelompokkan berdasarkan tingkat pendapatan, sehingga belum dapat memberikan gambaran rinci mengenai tingkat kepemilikan rumah di kalangan generasi muda.

Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen memperbaiki sistem perencanaan perumahan melalui penguatan basis data nasional yang lebih terintegrasi. Langkah tersebut diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah dan kelompok pendapatan.

Mengutip Malay Mail, pemerintah juga menegaskan bahwa penyelesaian persoalan perumahan tidak hanya berfokus pada penyediaan rumah yang lebih terjangkau, tetapi juga pada penyesuaian antara lokasi pembangunan, kemampuan daya beli masyarakat, serta kebutuhan riil pasar agar ketidakseimbangan pasokan dan permintaan dapat dikurangi secara bertahap.