RRI.CO.ID, Batam - Negeri Sembilan tengah menghadapi ketidakpastian politik setelah Dewan Undangan Negeri dibubarkan pada 5 Juni 2026. Keputusan tersebut membuka jalan bagi penyelenggaraan pemilu negara bagian dalam waktu 60 hari ke depan. Situasi semakin rumit karena pembubaran parlemen daerah itu terjadi di tengah perselisihan yang melibatkan institusi kerajaan Negeri Sembilan.

Ketegangan meningkat ketika sekelompok penghulu adat berpengaruh berupaya mengangkat penguasa baru Negeri Sembilan hanya beberapa jam setelah pengumuman pembubaran dewan. Langkah tersebut dilakukan meskipun pemerintah negara bagian sebelumnya menyatakan bahwa proses tersebut tidak sesuai dengan ketentuan konstitusi yang berlaku. Perkembangan ini memicu perdebatan mengenai legitimasi kepemimpinan kerajaan dan stabilitas pemerintahan daerah.

Pemerintah federal Malaysia segera menegaskan bahwa Tuanku Muhriz Tuanku Munawir tetap diakui sebagai penguasa sah Negeri Sembilan. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim juga mendukung langkah pembubaran dewan sebagai solusi untuk mengakhiri kebuntuan politik yang terjadi. Dengan persetujuan penguasa negara bagian, pemilu dianggap sebagai jalan terbaik untuk mendapatkan mandat baru dari rakyat.

Krisis ini turut memperlihatkan retaknya hubungan politik antara koalisi pemerintahan. Pakatan Harapan (PH) yang memimpin pemerintahan Negeri Sembilan sebelumnya mendapat dukungan dari Barisan Nasional (BN). Namun kerja sama tersebut mulai runtuh setelah seluruh anggota dewan dari BN menarik dukungan kepada Menteri Besar Aminuddin Harun pada April lalu, dengan alasan penanganan isu kerajaan yang dianggap tidak memuaskan.

Meski demikian, sejumlah pengamat menilai PH masih memiliki peluang besar untuk mempertahankan kekuasaan di Negeri Sembilan. Pada pemilu negara bagian 2023, PH memenangkan 17 dari 36 kursi, sementara BN memperoleh 14 kursi dan Perikatan Nasional (PN) hanya meraih lima kursi. Karakter pemilih Negeri Sembilan yang relatif moderat serta komposisi masyarakat yang beragam dinilai menjadi faktor yang menguntungkan PH.

Di sisi lain, sengketa kerajaan berpotensi memberikan dampak politik yang berbeda bagi setiap partai. Popularitas Tuanku Muhriz di kalangan masyarakat dinilai dapat memengaruhi persepsi publik terhadap pihak-pihak yang dianggap tidak mendukung institusi kerajaan. Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi UMNO yang merupakan komponen utama BN di negara bagian tersebut.

Pemilu Negeri Sembilan juga akan menjadi perhatian nasional karena berlangsung hampir bersamaan dengan pemilu negara bagian Johor. Hasil kedua pemilu ini diperkirakan dapat memengaruhi hubungan dalam pemerintahan persatuan Malaysia yang dipimpin Anwar Ibrahim. Meskipun pemilihan umum nasional baru dijadwalkan paling lambat pada 2028, dinamika politik pascapemilu negara bagian berpotensi meningkatkan tekanan agar pemilu nasional diselenggarakan lebih awal dari jadwal.