RRI.CO.ID, Batam - Dua mantan menteri kabinet Malaysia, Rafizi Ramli dan Nik Nazmi Nik Ahmad, mengumumkan pengunduran diri mereka dari parlemen dan partai pemerintah People’s Justice Party atau PKR. Langkah tersebut dinilai menjadi perkembangan besar dalam dinamika politik Malaysia menjelang kemungkinan pemilu lebih awal tahun ini.

Rafizi Ramli sebelumnya menjabat sebagai menteri ekonomi, sedangkan Nik Nazmi Nik Ahmad pernah memimpin kementerian sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan. Keduanya diketahui mundur dari kabinet pada tahun lalu setelah kalah dalam pemilihan internal partai.

Dalam pengumuman bersama, Rafizi dan Nik Nazmi menyatakan akan mengosongkan kursi parlemen mereka dan menyampaikan surat resmi kepada ketua parlemen Malaysia. Mereka juga memastikan akan keluar dari PKR untuk bergabung dengan Malaysian United Party, partai politik yang sebelumnya kurang dikenal di tingkat nasional.

Reuters melaporkan langkah tersebut diperkirakan memberi tekanan politik baru bagi pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Apalagi, spekulasi mengenai kemungkinan pemilu lebih cepat terus berkembang meski pemilihan umum Malaysia sebenarnya baru dijadwalkan berlangsung pada 2028.

Rafizi Ramli sebelumnya dikenal sebagai salah satu tokoh penting di PKR dan sempat dianggap sebagai calon penerus Anwar Ibrahim di masa depan. Namun setelah kalah dalam pemilihan internal partai, Rafizi semakin sering mengkritik kebijakan pemerintah dan arah kepemimpinan partai.

Partai baru yang akan mereka masuki, Malaysian United Party, berdiri sejak 2016 dan selama ini lebih banyak aktif di wilayah Penang. Kehadiran Rafizi dan Nik Nazmi diperkirakan akan meningkatkan perhatian publik terhadap partai tersebut, terutama di kalangan pemilih muda dan pendukung reformasi politik Malaysia.

Perkembangan ini juga memunculkan berbagai reaksi di media sosial dan forum politik Malaysia. Sejumlah pengamat menilai langkah Rafizi dapat memecah suara pendukung reformasi, sementara pihak lain melihat kemunculan partai baru sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang sehat.

Situasi politik Malaysia sendiri masih menjadi perhatian karena pemerintahan Anwar Ibrahim menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari tekanan ekonomi, isu reformasi, hingga persaingan internal koalisi. Reuters menyebut mundurnya dua mantan menteri tersebut berpotensi menambah ketidakpastian politik di Malaysia dalam beberapa bulan mendatang.