RRI.CO.ID, Batam - Wakil Presiden Filipina Sara Duterte kembali dimakzulkan oleh House of Representatives of the Philippines pada 11 Mei 2026. Dengan keputusan ini, ia menjadi wakil presiden pertama dalam sejarah Filipina yang mengalami proses pemakzulan sebanyak dua kali, menandai babak baru dalam dinamika politik nasional menjelang pemilu 2028.
Dalam pemungutan suara, sebanyak 257 anggota parlemen mendukung pemakzulan, 25 menolak, dan sembilan abstain. Namun, proses ini tidak serta-merta memberhentikan Sara Duterte dari jabatannya. Sesuai konstitusi, kasus tersebut kini akan dibawa ke Senat, yang akan bertindak sebagai pengadilan pemakzulan untuk menentukan apakah ia bersalah atau dibebaskan.
Untuk menjatuhkan vonis bersalah, dibutuhkan dukungan dua pertiga dari total senator, atau setidaknya 16 suara. Sebaliknya, hanya diperlukan sembilan suara untuk membebaskannya. Hasil akhir sidang ini akan berdampak langsung pada kelayakan Sara Duterte untuk maju sebagai kandidat presiden pada 2028, setelah ia secara terbuka menyatakan niatnya mencalonkan diri pada Februari lalu.
Pemakzulan ini terjadi setahun setelah upaya serupa dibatalkan oleh Mahkamah Agung Filipina karena alasan teknis prosedural. Kali ini, proses politik di Senat menjadi sorotan utama, terutama setelah terjadi pergantian kepemimpinan mendadak yang memunculkan spekulasi mengenai arah dan kecepatan pelaksanaan sidang.
Perubahan dinamika di Senat semakin memperkuat pengaruh kubu Duterte. Para sekutu politiknya mendorong pergantian pimpinan Senat sebelum persidangan dimulai, sehingga menimbulkan perdebatan publik terkait independensi lembaga tersebut. Ketua Senat baru menegaskan bahwa sidang tetap akan digelar, namun harus berlandaskan bukti dan proses yang adil tanpa dipengaruhi afiliasi politik.
Inti tuduhan terhadap Sara Duterte mencakup dugaan penyalahgunaan dana rahasia lebih dari 612,5 juta peso (sekitar S$12,7 juta) saat menjabat di Kantor Wakil Presiden dan sebelumnya sebagai Menteri Pendidikan, posisi yang ia tinggalkan pada 2024. Ia juga dituduh memiliki kekayaan tak terjelaskan serta menyampaikan ancaman terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr dan sejumlah pejabat tinggi lainnya. Sara membantah seluruh tuduhan dan menyebut proses ini bermuatan politik.
Di tengah ketegangan politik tersebut, pengamat menilai bahwa hasil sidang Senat akan menjadi penentu penting bagi peta kekuatan menjelang 2028. Meski menghadapi tekanan hukum dan politik, Sara Duterte masih dianggap sebagai salah satu kandidat terkuat berdasarkan sejumlah survei nasional. Namun, dinamika politik Filipina dikenal fluktuatif, dan hasil akhir pemakzulan dapat memengaruhi persepsi publik terhadap stabilitas pemerintahan serta arah politik negara di masa mendatang.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....